SITEMAP

📚 Daftar Isi Blog Wartatimurid

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bahaya dan Sanksi Hukum Penyebaran Video Pornografi di Indonesia di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berkomunikasi dan berbagi informasi. Internet dan media sosial memungkinkan pertukaran konten berlangsung secara cepat tanpa batas ruang dan waktu. Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan serius, salah satunya adalah maraknya penyebaran konten pornografi di ruang digital. Di Indonesia , penyebaran video pornografi bukan hanya melanggar norma sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang dapat berujung pada sanksi pidana. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengatur hal ini guna menjaga ketertiban, moralitas, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif konten tersebut.
Read more »

Mengenal Inosentius Samsul: 35 Tahun di DPR Hingga Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi

Inosentius Samsul  calon hakim Mahkamah Konstitusi Profil Inosentius Samsul, Calon Hakim Mahkamah Konstitusi dari DPR Nama Inosentius Samsul tengah menjadi perhatian publik setelah resmi disetujui Komisi III DPR RI sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR. Ia akan menggantikan Arief Hidayat, hakim konstitusi yang akan memasuki masa pensiun pada Februari 2026. Proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap dirinya digelar di ruang rapat Komisi III DPR RI pada Rabu, 20 Agustus 2025. Dari hasil rapat pleno, Komisi III DPR sepakat mengusulkan Inosentius Samsul sebagai calon tunggal hakim MK dari DPR. Keputusan tersebut akan segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan secara resmi. Dukungan penuh anggota Komisi III menunjukkan bahwa sosok Inosentius dinilai layak mengemban amanah baru sebagai penjaga konstitusi. Visi dan Misi Inosentius Samsul Dalam penyampaiannya di hadapan anggota DPR, Inosentius menegaskan bahwa dirinya ingin memastik...
Read more »

Saldo Minimum Bank Mandiri, BRI, dan BNI Berlaku Januari 2026: Panduan Lengkap untuk Nasabah

Jakarta — Memasuki tahun 2026, ketentuan saldo minimum rekening tabungan di perbankan nasional kembali menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Saldo minimum merupakan sejumlah dana yang wajib mengendap di rekening tabungan dan tidak dapat digunakan untuk transaksi harian. Ketentuan ini diberlakukan untuk menjaga status rekening tetap aktif serta mengantisipasi biaya administrasi apabila rekening jarang digunakan. Setiap bank memiliki kebijakan saldo minimum yang berbeda, tergantung jenis produk, segmentasi nasabah, dan tujuan penggunaan rekening. Informasi berikut dirangkum dari ketentuan resmi yang dipublikasikan oleh Bank Mandiri , Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI) per Januari 2026.
Read more »

Cara Cek PKH dan PIP 2025 Lewat HP: Panduan Lengkap, Mudah, dan Resmi

  Cara Cek PKH dan PIP 2025 Lewat HP: Panduan Lengkap, Mudah, dan Resmi Bantuan sosial dari pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu bentuk dukungan negara untuk masyarakat yang membutuhkan. PKH ditujukan untuk keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu, sementara PIP ditujukan untuk siswa agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Kabar baiknya, sekarang masyarakat bisa mengecek status penerima PKH dan PIP langsung dari HP . Tidak perlu lagi repot datang ke kantor desa, sekolah, atau dinas terkait. Semua bisa dilakukan secara online, resmi, gratis, dan mudah . Artikel ini akan membahas secara lengkap bagaimana cara mengecek status penerima PKH maupun PIP tahun 2025 melalui situs resmi pemerintah maupun aplikasi Cek Bansos . Apa Itu PKH dan PIP? 1. Program Keluarga Harapan (PKH) PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin atau rentan miskin. Bantuan diberikan dalam bentuk u...
Read more »

PPPK Paruh Waktu Diangkat Menjadi Penuh Waktu: Desakan DPR dan DPD RI ke Pemerintah untuk Segera Bertindak

Isu pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu tengah menjadi sorotan publik. Desakan datang tidak hanya dari kalangan tenaga honorer dan organisasi guru, tetapi juga dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI serta sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka menilai, status paruh waktu yang diberlakukan bagi sebagian tenaga honorer di daerah telah menimbulkan ketimpangan dan ketidakpastian karier bagi aparatur yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintahan. Menurut laporan JPNN Jateng, Anggota Komite III DPD RI Abdul Kholik mendesak pemerintah pusat agar tidak berlama-lama dalam menetapkan kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Ia menyebut, tenaga honorer yang sudah bekerja selama bertahun-tahun seharusnya mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan yang layak. “Banyak dari mereka yang sudah bekerja puluhan tahun. Mereka bukan pekerja sementara, melainkan bagian dari roda pemerintahan. Pemerintah seh...
Read more »