Warta Timur

Postingan

Ribuan PPPK NTT Terancam Dirumahkan 2027, Kredit Bank NTT dan Stabilitas APBD Jadi Sorotan

- Maret 02, 2026

NTT- Isu dirumahkannya ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi perhatian publik. Kebijakan yang direncanakan berlaku mulai 2027 itu disebut sebagai bagian dari penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memperbaiki struktur fiskal daerah. Data yang beredar menyebutkan sekitar 9.000 PPPK dari total kurang lebih 12.000 aparatur berpotensi terdampak. Wacana tersebut memunculkan kekhawatiran, terutama bagi PPPK NTT yang telah memiliki kewajiban kredit di Bank NTT .

150 Kader PSI Kota Bandung Resmi Bergabung ke PDI Perjuangan Jabar

- Februari 13, 2026

150 Kader PSI Bandung Resmi Pindah ke PDI Perjuangan Jabar, Ini Faktanya KOTA BANDUNG – Dinamika politik lokal Jawa Barat kembali menghangat. Sekitar 150 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung secara resmi menyatakan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Jawa Barat dalam sebuah prosesi yang digelar di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat , Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung , Jumat (13/2/2026). Perpindahan tersebut dipimpin oleh mantan Wakil Ketua PSI Kota Bandung, Alexander J. Ricky . Dalam keterangannya kepada media, ia menyebut keputusan tersebut lahir dari proses refleksi politik yang matang dan pertimbangan ideologis jangka panjang. Menurut Alexander, PDI Perjuangan dinilai memiliki struktur organisasi yang lebih mapan serta arah perjuangan yang dianggap sejalan dengan semangat kebangsaan dan nilai-nilai yang ingin mereka perjuangkan di ruang politik. Ia menegaskan, langkah tersebut bukan semata-mata soal kepentingan posisi, mela...

Pemprov NTT Dorong Percepatan Layanan Adminduk, Akurasi Data Kemiskinan, dan Penyelesaian Batas Wilayah di Ngada

- Februari 07, 2026

Ngada, NTT — Sabtu (7/2/2025), suasana duka masih terasa kuat di Kampung Dona , Desa Naruwolo , Kecamatan Jerebuu , Kabupaten Ngada . Setelah mengunjungi rumah duka almarhum YBR dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga, rombongan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melanjutkan agenda kerja dengan menggelar pertemuan strategis bersama Pemerintah Kabupaten Ngada di Kantor Camat Jerebuu . Pertemuan tersebut tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan menjadi ruang dialog kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akar rumput. Dalam diskusi yang berlangsung intensif dan partisipatif, sejumlah isu krusial dibahas secara mendalam, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, tata kelola data sosial, serta stabilitas wilayah.

Gubernur NTT Tegaskan Pembenahan Data Kemiskinan dan Penyaluran Bansos Harus Tepat Sasaran

- Februari 07, 2026

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi untuk membenahi pendataan warga miskin dan mempertajam penyaluran program bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pendataan dan Program bagi Orang Miskin yang berlangsung secara daring dari Ruang Rapat Gubernur NTT pada Jumat (6 Februari 2026). Rapat tersebut dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma , unsur Forkopimda NTT , pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi NTT , para bupati se-NTT, perwakilan perbankan, serta pimpinan instansi vertikal di daerah.

1.308 PPPK Paruh Waktu Manggarai Barat Terima SK Resmi dari Bupati Edistasius Endi

- Februari 06, 2026

Manggarai Barat, NTT — Sebanyak 1.308 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu resmi menerima Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat . Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Bupati Manggarai Barat , Edistasius Endi , S.E., dalam acara resmi yang berlangsung di Aula Setda Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (6 Februari 2026). Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, Sekretaris Daerah, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kehadiran jajaran pimpinan daerah menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sumber daya aparatur guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Manggarai Barat. Dari total 1.308 PPPK Paruh Waktu, rincian formasi terdiri atas 720 guru , 153 tenaga kesehatan , dan 435 tenaga teknis . Pembagian ini menunjukkan prioritas pemerintah daerah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan administrasi pemerintahan.

Polsek Kuwus Bangun Jembatan Darurat Wae Songkang untuk Keselamatan 21 Pelajar Manggarai Barat

- Februari 02, 2026

Pembangunan jembatan penyeberangan darurat di Sungai Wae Songkang , Kampung Lesem , Desa Golo Lajang, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat , Nusa Tenggara Timur (NTT), resmi dimulai pada Senin (2/2/2026). Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya risiko keselamatan yang selama bertahun-tahun dihadapi pelajar setempat saat menyeberangi sungai untuk bersekolah. Inisiatif tersebut digerakkan oleh Polsek Kuwus bersama masyarakat, serta didukung unsur TNI dari Koramil 1630/03 Macang Pacar. Pembangunan jembatan darurat ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai percepatan penyediaan infrastruktur keselamatan di wilayah terpencil, khususnya yang berdampak langsung pada akses pendidikan anak-anak . Kapolsek Kuwus, IPTU Arsilinus Lentar , menyatakan bahwa proyek ini merupakan jawaban atas kebutuhan mendesak masyarakat Kampung Lesem yang selama ini bergantung pada penyeberangan sungai berarus deras. “Sejak kemarin kami telah memulai pembangunan jembatan darura...

BANSOS FEBRUARI 2026: MEKANISME, BESARAN, DINAMIKA DATA, DAN CARA CEK STATUS PENERIMA

- Februari 01, 2026

Penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali memasuki fase penting pada Februari 2026. Kementerian Sosial (Kemensos) memulai distribusi bansos reguler tahap pertama dengan cakupan nasional lebih dari 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga daya beli masyarakat rentan sekaligus menekan risiko kemiskinan ekstrem di tengah dinamika ekonomi yang masih penuh tantangan. Kebijakan bansos bukan sekadar program bantuan, melainkan instrumen perlindungan sosial yang dirancang untuk menjaga stabilitas sosial, mengurangi ketimpangan, serta memastikan kelompok paling rentan tetap memiliki akses pada kebutuhan dasar. Dalam periode Februari 2026, pemerintah memfokuskan penyaluran pada dua program utama: Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Google Tegaskan Komitmen Digitalisasi Pendidikan, Jelaskan Peran Chromebook di Era Menteri Nadiem Makarim

- Januari 10, 2026

JAKARTA — Google menegaskan kembali komitmen jangka panjangnya dalam mendukung transformasi digital sektor pendidikan Indonesia , termasuk melalui pemanfaatan perangkat Chromebook , di tengah kebijakan digitalisasi pembelajaran yang dijalankan pada era Menteri Pendidikan Nadiem Makarim . Perusahaan teknologi global tersebut menekankan bahwa keterlibatannya di Indonesia telah berlangsung lebih dari satu dekade dan tidak terkait dengan kepemimpinan atau keputusan pengadaan tertentu. Penegasan tersebut disampaikan Google melalui pernyataan resmi berjudul Mendukung Masa Depan Digital Indonesia : Fakta Mengenai Kemitraan Kami di Sektor Pendidikan. Dalam pernyataan itu, Google menyatakan misinya sejak awal adalah mendukung siswa dan guru dengan teknologi pembelajaran yang aman, terjangkau, dan relevan dengan kondisi sekolah di berbagai wilayah Indonesia. Google menyebut Chromebook sebagai perangkat pendidikan tingkat K-12 ( TK hingga SMA ) yang paling banyak digunakan di dunia, dengan ...

Dana Desa dan Transfer ke Daerah 2026: Pemerintah Perketat Disiplin, Dorong Produktivitas dan Optimalkan SILPA

- Januari 09, 2026

Pemerintah pusat resmi melakukan penajaman kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mulai tahun anggaran 2026. Kebijakan ini menandai perubahan signifikan dalam tata kelola keuangan daerah, dengan menekankan disiplin fiskal, orientasi kinerja, serta produktivitas ekonomi masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita Januari 2026 menegaskan bahwa anggaran negara tidak boleh hanya terserap, tetapi harus berdampak nyata. “Belanja pemerintah harus produktif, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari kemenkeu.go.id. Kebijakan ini sekaligus menjadi respons pemerintah atas tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) daerah yang mencapai Rp108 triliun pada akhir 2025. Angka tersebut dinilai mencerminkan lemahnya realisasi belanja daerah meski dana tersedia.

Cari Blog Ini