Warta Timur

Manggarai Barat, NTT — Sebanyak 1.308 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu resmi menerima Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat . Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Bupati Manggarai Barat , Edistasius Endi , S.E., dalam acara resmi yang berlangsung di Aula Setda Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (6 Februari 2026). Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, Sekretaris Daerah, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kehadiran jajaran pimpinan daerah menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sumber daya aparatur guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Manggarai Barat. Dari total 1.308 PPPK Paruh Waktu, rincian formasi terdiri atas 720 guru , 153 tenaga kesehatan , dan 435 tenaga teknis . Pembagian ini menunjukkan prioritas pemerintah daerah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan administrasi pemerintahan.

Pembangunan jembatan penyeberangan darurat di Sungai Wae Songkang , Kampung Lesem , Desa Golo Lajang, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat , Nusa Tenggara Timur (NTT), resmi dimulai pada Senin (2/2/2026). Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya risiko keselamatan yang selama bertahun-tahun dihadapi pelajar setempat saat menyeberangi sungai untuk bersekolah. Inisiatif tersebut digerakkan oleh Polsek Kuwus bersama masyarakat, serta didukung unsur TNI dari Koramil 1630/03 Macang Pacar. Pembangunan jembatan darurat ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai percepatan penyediaan infrastruktur keselamatan di wilayah terpencil, khususnya yang berdampak langsung pada akses pendidikan anak-anak . Kapolsek Kuwus, IPTU Arsilinus Lentar , menyatakan bahwa proyek ini merupakan jawaban atas kebutuhan mendesak masyarakat Kampung Lesem yang selama ini bergantung pada penyeberangan sungai berarus deras. “Sejak kemarin kami telah memulai pembangunan jembatan darura...

Penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali memasuki fase penting pada Februari 2026. Kementerian Sosial (Kemensos) memulai distribusi bansos reguler tahap pertama dengan cakupan nasional lebih dari 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga daya beli masyarakat rentan sekaligus menekan risiko kemiskinan ekstrem di tengah dinamika ekonomi yang masih penuh tantangan. Kebijakan bansos bukan sekadar program bantuan, melainkan instrumen perlindungan sosial yang dirancang untuk menjaga stabilitas sosial, mengurangi ketimpangan, serta memastikan kelompok paling rentan tetap memiliki akses pada kebutuhan dasar. Dalam periode Februari 2026, pemerintah memfokuskan penyaluran pada dua program utama: Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

JAKARTA — Google menegaskan kembali komitmen jangka panjangnya dalam mendukung transformasi digital sektor pendidikan Indonesia , termasuk melalui pemanfaatan perangkat Chromebook , di tengah kebijakan digitalisasi pembelajaran yang dijalankan pada era Menteri Pendidikan Nadiem Makarim . Perusahaan teknologi global tersebut menekankan bahwa keterlibatannya di Indonesia telah berlangsung lebih dari satu dekade dan tidak terkait dengan kepemimpinan atau keputusan pengadaan tertentu. Penegasan tersebut disampaikan Google melalui pernyataan resmi berjudul Mendukung Masa Depan Digital Indonesia : Fakta Mengenai Kemitraan Kami di Sektor Pendidikan. Dalam pernyataan itu, Google menyatakan misinya sejak awal adalah mendukung siswa dan guru dengan teknologi pembelajaran yang aman, terjangkau, dan relevan dengan kondisi sekolah di berbagai wilayah Indonesia. Google menyebut Chromebook sebagai perangkat pendidikan tingkat K-12 ( TK hingga SMA ) yang paling banyak digunakan di dunia, dengan ...

Pemerintah pusat resmi melakukan penajaman kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mulai tahun anggaran 2026. Kebijakan ini menandai perubahan signifikan dalam tata kelola keuangan daerah, dengan menekankan disiplin fiskal, orientasi kinerja, serta produktivitas ekonomi masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita Januari 2026 menegaskan bahwa anggaran negara tidak boleh hanya terserap, tetapi harus berdampak nyata. “Belanja pemerintah harus produktif, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari kemenkeu.go.id. Kebijakan ini sekaligus menjadi respons pemerintah atas tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) daerah yang mencapai Rp108 triliun pada akhir 2025. Angka tersebut dinilai mencerminkan lemahnya realisasi belanja daerah meski dana tersedia.

APBN 2025 Ditutup Ekspansif, Pemerintah Perkuat Arah Fiskal 2026 di Tengah Tekanan Global Pemerintah Indonesia menutup tahun anggaran 2025 dengan pendekatan fiskal yang ekspansif dan terukur. Dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Januari 2026 , Kementerian Keuangan memaparkan evaluasi menyeluruh atas kinerja fiskal 2025 sekaligus arah kebijakan strategis tahun 2026. Paparan ini menegaskan peran APBN sebagai instrumen utama stabilisasi ekonomi di tengah ketidakpastian global, koreksi harga komoditas, dan dinamika geopolitik internasional. Menteri Keuangan menekankan bahwa kebijakan fiskal sepanjang 2025 tidak diarahkan semata-mata pada disiplin angka, melainkan pada upaya menjaga momentum pertumbuhan, melindungi daya beli masyarakat, serta memperkuat fondasi ekonomi jangka menengah. Pemerintah memilih strategi countercyclical , yakni memperlebar defisit secara terkendali untuk menahan perlambatan ekonomi global agar tidak berdampak tajam terhadap perekonomian domestik. Momentum Makr...

Labuan Bajo — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat membuka ruang dialog dengan para pengusaha di wilayahnya melalui kegiatan Coffee Morning yang digelar di Aula Setda Kantor Bupati Manggarai Barat , Kamis (8 Januari 2026). Forum ini difasilitasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, dan UKM Kabupaten Manggarai Barat , dengan tujuan menampung ide, aspirasi, serta kendala yang dihadapi dunia usaha sekaligus memperkuat kemitraan pemerintah dan pelaku industri. Dilansir dari portal resmi Info Mabar (infomabar.manggaraibaratkab.go.id), Wakil Bupati Manggarai Barat , dr. Yulianus Weng, M.Kes., menegaskan bahwa sektor usaha dan industri merupakan pilar utama penggerak pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa kontribusi dunia usaha tidak tergantikan dan sinergi dengan pemerintah sangat diperlukan. “Fakta di lapangan menunjukkan peranan dunia usaha sangat signifikan dan tidak tergantikan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” ujar Wabup Yulianus, dikutip dari rilis resmi Pemkab.

Gunung Sumbing: Ikon Wisata Alam di Atap Jawa Tengah Gunung Sumbing merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Provinsi Jawa Tengah . Dengan ketinggian mencapai 3.371 meter di atas permukaan laut, gunung berapi bertipe stratovolcano ini tercatat sebagai gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah setelah Gunung Slamet . Secara administratif, wilayah Gunung Sumbing meliputi Kabupaten Magelang, Temanggung, dan Wonosobo . Keberadaannya yang berdampingan dengan Gunung Sindoro menjadikan kawasan ini sebagai salah satu lanskap pegunungan terindah di Pulau Jawa . Pesona Gunung Sumbing tidak hanya terletak pada ketinggiannya, tetapi juga pada keragaman bentang alam yang dimilikinya. Dari kaki gunung hingga puncak, pendaki akan disuguhi panorama yang terus berubah. Di bagian bawah, hutan tropis masih terjaga dengan vegetasi rapat dan udara sejuk. Semakin naik, hutan mulai berganti dengan sabana luas yang terbentang sejauh mata memandang. Pada zona ketinggian tertentu, pendaki dapat me...

Foto AI  Pasar tradisional merupakan salah satu fondasi utama ekonomi rakyat . Di ruang inilah kebutuhan hidup masyarakat dipenuhi, roda ekonomi lokal berputar, dan jutaan pelaku usaha kecil menggantungkan penghidupan mereka. Namun di banyak tempat, pasar justru berkembang menjadi ruang yang semrawut, kotor, tidak tertata, dan kehilangan fungsi dasarnya sebagai ruang publik yang nyaman dan bermartabat. Kondisi pasar yang amburadul kerap dipersepsikan sebagai akibat dari ketidakdisiplinan pedagang. Pandangan ini terlalu sederhana dan cenderung menyesatkan. Pasar yang tidak tertata adalah indikator kegagalan tata kelola , bukan semata kesalahan individu. Ketika sistem pengelolaan tidak berjalan, maka kekacauan menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan.