Tunjangan Guru Belum Cair, Bupati SBD Sidak Dinas Pendidikan

 

Sumba Barat Daya, NTT – Polemik pencairan tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, kembali mencuat. Hingga awal Juli 2025, sejumlah guru masih mengeluhkan belum diterimanya tunjangan yang seharusnya sudah cair sejak beberapa bulan lalu.

Menanggapi keluhan tersebut, Bupati SBD Ratu Ngadu Bonnu Wulla (Ratu Wulla) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P dan K) pada Selasa, 1 Juli 2025 siang.

Dalam sidak tersebut, Bupati Ratu mengonfirmasi langsung keterlambatan pencairan kepada bendahara dinas, Katty. Namun, jawaban yang diberikan dinilai tidak konsisten. Katty awalnya menyebut permasalahan terjadi karena adanya gangguan pada sistem Dapodik. Pernyataan itu langsung dibantah oleh operator Dapodik yang hadir dalam ruangan, yang menegaskan bahwa tidak ada kendala berarti pada sistem.

Setelah itu, Katty mengubah penjelasannya. Ia menyatakan bahwa keterlambatan terjadi karena beberapa guru yang bersangkutan sudah tidak aktif mengajar, bahkan ada yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala desa.

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Bupati Ratu Wulla. Ia menegaskan bahwa persyaratan administrasi, termasuk absensi dan kehadiran, sebelumnya telah disepakati bersama.

“Masalah apa yang tadi kamu bilang? Data bermasalah, Dapodik bermasalah? Orang sudah datang minta tanda tangan. Yang satu kamu proses, yang lain tidak. Sekarang absen mereka lengkap, kenapa tidak diproses?” ujar Ratu Wulla dengan nada kecewa.

Katty tetap bersikukuh bahwa pihaknya telah menjalankan prosedur sesuai aturan. Ia berdalih bahwa perubahan data pada sistem Dapodik menjadi kendala dalam pencairan tunjangan. Namun, Bupati Ratu menganggap alasan tersebut terlalu bertele-tele dan tidak memberikan solusi.

“Apa yang saya perlakukan kamu? Ini menyangkut nasib orang, dan kamu persulit. Ada bukti berbulan-bulan kamu tidak proses. Orang sudah mengeluh ke saya,” tegasnya.

Hingga kini, proses pencairan tunjangan belum menemui kejelasan. Kisruh tersebut turut menyoroti lemahnya koordinasi internal dan tidak sinkronnya informasi antara pihak-pihak terkait di lingkungan Dinas Pendidikan.

Sementara itu, keresahan di kalangan guru semakin meningkat. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas agar hak mereka bisa diterima tanpa kendala administratif yang berlarut-larut.

Publik pun menanti kebijakan lanjutan dari Bupati SBD, apakah akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai terkait, atau penindakan administratif atas keterlambatan yang terjadi.