Gelombang Protes Besar di Pati: Ribuan Warga Tuntut Bupati Sudewo Mundur, Ricuh Tak Terelakkan

Suasana Demo Pati

Pati, Jawa Tengah – 13 Agustus 2025 Suasana Kabupaten Pati pada Rabu (13/8) berubah tegang ketika ribuan warga dari berbagai kecamatan memadati kawasan Alun-alun hingga Kantor DPRD. Mereka datang dengan satu tuntutan utama: meminta Bupati Sudewo segera mengundurkan diri. Aksi yang berlangsung sejak pagi itu berujung ricuh, memaksa aparat kepolisian menembakkan gas air mata dan mengerahkan kendaraan water cannon untuk membubarkan massa.

Latar Belakang Memanasnya Situasi

Gelombang kemarahan masyarakat tidak muncul begitu saja. Pemicu awal adalah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga mencapai 250 persen. Meski akhirnya kebijakan tersebut dibatalkan dan Bupati Sudewo menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, penolakan warga sudah terlanjur menguat.

Selain itu, sejumlah program pembangunan yang dianggap tidak mendesak menambah bahan bakar kemarahan, seperti rencana renovasi Alun-alun Pati dengan anggaran sekitar Rp2 miliar, pembongkaran total Masjid Alun-alun yang memiliki nilai sejarah, serta proyek videotron bernilai Rp1,39 miliar.

Di bidang pendidikan, kebijakan penerapan sistem lima hari sekolah juga menjadi sorotan, terutama dari kalangan orang tua dan guru yang menilai kebijakan tersebut akan mempersulit aktivitas belajar mengajar di daerah.

Massa Mulai Berdatangan

Sekitar pukul 08.00 WIB, gelombang massa mulai mengalir ke pusat kota. Mereka membawa spanduk, poster, dan pengeras suara. Di antara tulisan yang terlihat antara lain “Bupati Mundur Harga Mati” dan “Tolak Kebijakan Menyengsarakan Rakyat”.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, selaku penyelenggara aksi, mengklaim jumlah peserta mencapai puluhan ribu orang. Aparat keamanan menurunkan ribuan personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, hingga petugas medis untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Lima Tuntutan yang Digaungkan

Dalam orasi yang dilakukan secara bergantian, koordinator aksi menyampaikan lima tuntutan pokok:

1. Meminta Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.

2. Menolak sistem lima hari sekolah.

3. Menolak proyek renovasi Alun-alun Pati yang dianggap pemborosan anggaran.

4. Menolak pembongkaran Masjid Alun-alun Pati.

5. Menolak proyek videotron senilai Rp1,39 miliar yang dinilai tidak bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Ketegangan Memuncak

Menjelang siang, situasi mulai tak terkendali. Massa yang kecewa karena bupati belum menemui mereka mulai mendorong pagar, melempari botol plastik dan batu ke arah Kantor Bupati serta Gedung DPRD. Sebagian demonstran nekat memanjat pagar gedung DPRD, memicu keributan antara aparat dan massa.

Ketegangan memuncak saat beberapa demonstran mencoba merangsek masuk ke area pendapa. Aparat yang berada di garis depan berulang kali memberi imbauan agar massa mundur, namun tidak diindahkan.

Bupati Akhirnya Muncul

Sekitar pukul 12.15 WIB, Bupati Sudewo akhirnya muncul di tengah massa. Ia berdiri di atas mobil taktis dan berbicara melalui pengeras suara, menyampaikan permintaan maaf atas kebijakan yang menuai kontroversi.

Namun, pidato singkat tersebut tidak meredakan amarah. Teriakan “mundur” semakin keras, bahkan lemparan sandal dan botol air mineral diarahkan ke mobil yang digunakan bupati. Melihat situasi yang semakin memanas, aparat segera mengamankan bupati ke lokasi yang lebih aman.

Aparat Lakukan Tindakan Pengendalian

Kericuhan semakin menjadi ketika sebagian massa mulai merusak fasilitas dan membakar ban di jalan. Aparat pun mengeluarkan peringatan keras, lalu melepaskan tembakan gas air mata ke arah kerumunan. Kendaraan water cannon dikerahkan untuk memecah konsentrasi massa.

Akibat insiden ini, puluhan orang mengalami sesak napas dan iritasi mata. Data sementara dari Dinas Kesehatan menyebutkan setidaknya 34 orang harus mendapat perawatan medis di lokasi maupun di fasilitas kesehatan terdekat.

Penangkapan dan Pemeriksaan

Dalam kerusuhan tersebut, aparat mengamankan sejumlah orang yang diduga menjadi provokator. Polisi menegaskan bahwa mereka tidak “menahan” melainkan “mengamankan” untuk dimintai keterangan. Langkah ini menuai protes dari koordinator aksi yang meminta semua peserta yang diamankan segera dibebaskan.

Suara Tokoh Masyarakat

Di tengah panasnya situasi, sejumlah tokoh agama dan organisasi masyarakat menyerukan agar semua pihak menahan diri. Pimpinan Nahdlatul Ulama setempat mengeluarkan imbauan agar aspirasi disampaikan dengan cara santun, mengedepankan musyawarah, dan menghindari tindakan anarkis yang justru merugikan masyarakat luas.

DPRD Turun Tangan

Di sisi lain, DPRD Kabupaten Pati merespons cepat. Dalam rapat paripurna yang digelar di hari yang sama, mayoritas anggota sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menjalankan hak angket terhadap Bupati Sudewo. Langkah ini dinilai sebagai bentuk konkret dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Jalan Panjang Proses Politik

Pembentukan Pansus ini membuka kemungkinan proses pemakzulan jika ditemukan bukti kuat pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan. Namun, proses ini membutuhkan tahapan panjang dan melibatkan pihak provinsi hingga pusat. Bagi sebagian warga, langkah DPRD ini menjadi angin segar, meskipun tuntutan utama mereka tetap satu: bupati harus mundur.

Aksi yang Meninggalkan Luka Sosial

Kericuhan demo 13 Agustus tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik pada fasilitas umum, tetapi juga meninggalkan luka sosial. Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah terguncang, dan polarisasi di tengah masyarakat semakin terasa.

Meski begitu, sebagian pihak menilai aksi ini menjadi pembelajaran penting bahwa kebijakan publik harus disusun dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat luas, bukan hanya berdasarkan hitungan proyek atau kepentingan politik sesaat.

Aksi besar di Pati ini diperkirakan akan menjadi salah satu peristiwa politik lokal paling signifikan di Jawa Tengah tahun ini. Selain mengguncang pemerintahan daerah, gelombang protes tersebut juga menjadi pengingat bahwa legitimasi seorang pemimpin bergantung pada kemampuannya menjaga kepercayaan rakyat.

Dengan adanya Pansus DPRD, semua mata kini tertuju pada proses politik yang akan berjalan dalam beberapa minggu ke depan. Apakah Bupati Sudewo akan bertahan hingga akhir masa jabatan, atau terpaksa mundur sebelum waktunya, akan menjadi babak lanjutan dari drama politik Pati yang kini sudah terlanjur mengundang perhatian publik nasional.