Mahasiswa Kupang Demo di DPRD NTT, Tolak Kenaikan Tunjangan dan Desak Kebijakan Daerah

Kupang, 1 September 2025 – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Kupang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Aksi ini mendapat dukungan dari berbagai organisasi mahasiswa, termasuk Front Mahasiswa Nasional (FMN), dan berlangsung sejak pagi hingga sore hari dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

Dalam aksinya, mahasiswa berhasil mendesak Gubernur NTT, sejumlah anggota DPRD, serta perwakilan Polda NTT untuk keluar dan berdialog langsung dengan massa. Pertemuan terbuka itu menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai tuntutan yang mereka nilai mendesak untuk diperhatikan pemerintah.

Tuntutan Mahasiswa

Beberapa poin utama yang disampaikan mahasiswa, di antaranya:

• Meminta Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto membebaskan tanpa syarat seluruh warga yang ditangkap dan ditahan dalam aksi sebelumnya.
• Menuntut pemerintah bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka selama aksi berlangsung.
• Menolak rencana kenaikan tunjangan anggota DPRD NTT karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat.
• Mendesak pencabutan penetapan Pulau Flores sebagai pulau geothermal.
• Menolak Surat Keputusan yang menetapkan Hutan Laob Tunbes sebagai hutan produksi tetap.
• Mendesak penyelesaian persoalan masyarakat eks Timor Timur yang hingga kini belum tuntas.

“Kami menolak keras kenaikan tunjangan DPRD. Di tengah kesulitan rakyat, kebijakan seperti ini hanya memperlebar jurang ketidakadilan,” ujar salah seorang perwakilan mahasiswa dalam orasi.

Simbol Kritik Mahasiswa

Aksi ini juga menarik perhatian publik karena sebagian mahasiswa membawa atribut unik, termasuk bendera bajak laut dari serial One Piece. Menurut mereka, bendera itu menjadi simbol perlawanan terhadap praktik politik yang dianggap merugikan rakyat.

“Bendera ini melambangkan perlawanan terhadap perampasan hak rakyat. Politik jangan sampai menjadi alat untuk menguras kepentingan masyarakat,” tambah seorang peserta aksi.

Respons Pemerintah Daerah

Sejumlah pejabat DPRD d5an Pemerintah Provinsi NTT yang menemui mahasiswa berusaha menenangkan situasi dengan memberikan ruang dialog.

“Kami memahami aspirasi adik-adik mahasiswa. Semua masukan akan kami catat dan disampaikan dalam forum resmi DPRD,” ujar salah satu anggota DPRD NTT.

Meski sempat terjadi ketegangan saat penyampaian tuntutan, aksi mahasiswa berjalan tertib hingga sore hari. Aparat kepolisian melakukan pengamanan secara persuasif sehingga jalannya demonstrasi tetap kondusif.

Latar Belakang Isu

Rencana kenaikan tunjangan DPRD NTT menjadi salah satu isu yang paling memicu reaksi keras dari mahasiswa. Isu tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi masyarakat NTT yang masih berhadapan dengan persoalan kemiskinan, pengangguran, serta keterbatasan infrastruktur dasar.

Selain itu, penetapan Pulau Flores sebagai kawasan geothermal juga mendapat sorotan karena dikhawatirkan berdampak pada lingkungan dan masyarakat lokal. Sementara itu, masalah eks Timor Timur yang sudah berlangsung lama, menurut mahasiswa, perlu segera diselesaikan secara adil agar tidak menimbulkan persoalan sosial berkepanjangan.

Aksi ini menegaskan bahwa mahasiswa tetap menjadi salah satu elemen masyarakat yang aktif mengawal kebijakan pemerintah. Dengan berbagai tuntutan yang disampaikan, mereka berharap aspirasi rakyat kecil tidak diabaikan dalam proses pe

ngambilan keputusan di tingkat daerah maupunpusat.