Evaluasi Anggaran MBG 2025: Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Efisiensi dan Optimalisasi Program


Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan tetap mengevaluasi dan, bila perlu, menarik sebagian anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) jika serapan anggarannya belum optimal. Pernyataan ini muncul meski Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengimbau agar dana MBG tetap berjalan karena penyerapan mulai membaik.

Mengapa Program MBG Sangat Penting?


Program MBG dirancang untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan keluarga berpenghasilan rendah. Tujuan utama program ini meliputi:

  • Peningkatan gizi masyarakat: Memastikan setiap orang mendapatkan asupan gizi berkualitas.
  • Dukungan kesehatan jangka panjang: Meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup.
  • Dampak ekonomi positif: Mendorong perputaran uang di masyarakat dan membuka lapangan kerja.

Hingga Agustus 2025, data realisasi menunjukkan:
  • Anggaran terserap: Rp10,3 triliun (14,5% dari pagu Rp71 triliun)
  • Penerima manfaat: 20,5 juta orang dari target 82,9 juta

Data ini menunjukkan bahwa penyerapan masih jauh dari target nasional, sehingga evaluasi tetap diperlukan agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Baca Juga: 


Langkah Menteri Keuangan: Evaluasi Hingga Oktober 2025


Dalam wawancara Oktober 2025, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan:
"Kalau nanti akhir Oktober saya bisa prediksi berapa penyerapannya, kalau kurang kita ambil uangnya. Kalau lebih, kita tambah."
Tujuan evaluasi ini:

  • Memastikan dana negara digunakan efisien dan tepat sasaran.
  • Mencegah pemborosan anggaran.
  • Menjamin manfaat program MBG maksimal bagi masyarakat.
  • Memberikan transparansi kepada publik terkait alokasi dana dan progres program.

Tanggapan Ketua DEN: Dana MBG Tetap Berjalan


Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua DEN, menekankan agar anggaran MBG tetap berjalan karena:

  • Penyerapan dana sudah menunjukkan perbaikan.
  • MBG mendukung perputaran ekonomi dan membuka sekitar 380 ribu lapangan kerja.
  • Dana untuk bahan makanan, tenaga kerja, dan operasional SPPG mendukung UMKM lokal.

Peningkatan jumlah penerima manfaat menunjukkan program berjalan baik dan memberikan efek ekonomi positif bagi masyarakat luas.

Tantangan Penyerapan Anggaran MBG


Per 8 September 2025, realisasi anggaran MBG mencapai Rp13 triliun, meningkat Rp2,7 triliun dari posisi Agustus. Meski demikian, beberapa tantangan tetap ada:

  • Pemotongan dana bisa memicu percepatan serapan secara terburu-buru.
  • Kualitas layanan dan keamanan program bisa terganggu jika fokus hanya pada jumlah dana terserap.
  • Efektivitas program dapat menurun tanpa pemantauan ketat.

Penting: Evaluasi bukan hanya soal angka, tetapi juga memastikan program dijalankan secara profesional dan tepat sasaran.

Dampak Ekonomi dan Sosial MBG

Program MBG memberikan manfaat luas, baik ekonomi maupun sosial:

Dampak Ekonomi:

  • Mendukung UMKM lokal.
  • Membuka lapangan kerja baru.
  • Mendorong distribusi bahan makanan dan logistik.

Dampak Sosial:

  • Menurunkan angka kekurangan gizi.
  • Meningkatkan prestasi belajar anak.
  • Membentuk masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, MBG menjadi program unggulan yang mendukung kesehatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional.

Evaluasi dan Optimalisasi MBG


Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengevaluasi dan menyesuaikan anggaran MBG merupakan upaya memastikan penggunaan dana publik efektif dan efisien. Evaluasi hingga akhir Oktober 2025 akan menjadi indikator penting untuk menentukan kelanjutan program.
Meskipun Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau agar dana tetap berjalan, evaluasi tetap diperlukan sebagai mekanisme kontrol, transparansi, dan efektivitas. Dengan keseimbangan pengawasan, efisiensi anggaran, dan dukungan implementasi, MBG diharapkan tetap menjadi program unggulan yang mendukung kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengenal Inosentius Samsul: 35 Tahun di DPR Hingga Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi

PPPK Paruh Waktu Diangkat Menjadi Penuh Waktu: Desakan DPR dan DPD RI ke Pemerintah untuk Segera Bertindak

Permata Tersembunyi di Manggarai Barat: Menjelajahi Air Terjun Cunca Polo

Pink Beach NTT Dinobatkan Sebagai Pantai Terindah di Dunia 2025

Cara Cek PKH dan PIP 2025 Lewat HP: Panduan Lengkap, Mudah, dan Resmi