PDIP Tolak Kedatangan Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Jakarta

PDIP Nyatakan Sikap Resmi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap politiknya terkait penyelenggaraan World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang akan berlangsung di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025. Melalui pernyataan resmi, PDIP dengan tegas menolak kedatangan atlet Israel untuk mengikuti ajang olahraga internasional tersebut.

Sikap ini dinilai konsisten dengan garis politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sekaligus sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Penolakan terhadap partisipasi Israel bukanlah hal baru dalam sejarah diplomasi Indonesia. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, pemerintah dan partai politik di Tanah Air kerap menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Alasan Penolakan: Konstitusi dan Solidaritas Palestina

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa keputusan partainya menolak kedatangan atlet Israel merupakan bagian dari implementasi amanat konstitusi UUD 1945. Pasal Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Sikap kami bukan sekadar pilihan politik praktis, tetapi wujud konsistensi dalam membela kemerdekaan dan menolak segala bentuk penjajahan, sebagaimana garis perjuangan Bung Karno,” ujar Hasto.

Menurut PDIP, mengizinkan atlet Israel bertanding di Jakarta sama artinya dengan melanggar prinsip dasar tersebut. Solidaritas terhadap perjuangan bangsa Palestina, yang hingga kini masih menghadapi pendudukan, menjadi alasan utama mengapa penolakan ini perlu ditegaskan.

Dukungan dari Organisasi Keagamaan dan Ormas Besar

Penolakan PDIP tidak berdiri sendiri. Sejumlah organisasi besar seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) juga menyuarakan sikap serupa. Mereka menilai kehadiran atlet Israel di ajang olahraga internasional di Indonesia akan melukai solidaritas umat serta berpotensi menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Selain itu, beberapa anggota DPR RI dari lintas fraksi turut mendukung sikap tegas tersebut. Bahkan, pemerintah daerah, termasuk Gubernur DKI Jakarta, disebut telah mengirimkan sinyal keberatan terhadap kemungkinan kedatangan kontingen Israel.

Mengulang Polemik Olahraga Internasional

Sebelumnya, Indonesia sempat kehilangan status tuan rumah Piala Dunia U-20 FIFA tahun 2023 setelah menolak kehadiran timnas Israel. Keputusan itu sempat menuai pro dan kontra, namun pada akhirnya pemerintah tetap menegaskan posisi politik luar negeri yang konsisten dengan konstitusi.

Kini, polemik serupa kembali mencuat menjelang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. Federasi Senam Internasional (FIG) selaku penyelenggara masih menunggu kepastian dari pemerintah Indonesia terkait keikutsertaan Israel. Keputusan pemerintah dianggap krusial, mengingat Indonesia sebagai tuan rumah memiliki kewajiban menjamin partisipasi seluruh anggota federasi.

Dampak Diplomasi dan Citra Indonesia

Penolakan terhadap atlet Israel berpotensi menimbulkan dampak diplomasi internasional. Di satu sisi, sikap ini akan memperkuat posisi Indonesia di mata negara-negara yang pro-Palestina. Namun di sisi lain, ada risiko teguran atau sanksi dari federasi olahraga internasional.

Sejumlah pengamat menilai, pemerintah harus segera mencari jalan tengah yang tidak mengorbankan posisi diplomatik Indonesia, tetapi juga tidak merugikan dunia olahraga nasional.

Kutipan Tokoh

Anggota Komisi X DPR RI menegaskan bahwa sikap PDIP patut diapresiasi. “Kami meminta pemerintah bersikap tegas agar visa untuk atlet Israel tidak diterbitkan. Indonesia harus konsisten dengan garis konstitusionalnya,” ujar seorang legislator di Senayan.

Sementara itu, tokoh masyarakat menyatakan bahwa penolakan ini mencerminkan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia. “Kita tidak ingin Indonesia memberi ruang pada penjajahan. Olahraga seharusnya memang netral, tetapi dalam konteks Israel, ini berbeda karena ada isu kemanusiaan yang belum selesai,” jelasnya.

Dengan sikap resmi PDIP ini, tekanan politik terhadap pemerintah pusat semakin menguat menjelang pelaksanaan World Artistic Gymnastics Championships 2025. Publik kini menunggu langkah diplomatis apa yang akan ditempuh pemerintah: apakah tetap konsisten menolak Israel, atau mencari kompromi dengan federasi internasional.

Apapun keputusan akhirnya, polemik ini kembali menunjukkan bagaimana isu politik luar negeri, olahraga, dan solidaritas Palestina saling berkelindan dalam panggung politik Indonesia.