Transformasi dan Reformasi Polri: Menuju Institusi yang Profesional, Humanis, dan Akuntabel

Foto Divisi Humas Polri

Dalam era digital dan keterbukaan publik saat ini, Polri menghadapi tantangan besar untuk terus berbenah. Masyarakat berharap institusi kepolisian tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Menjawab tantangan tersebut, Polri membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri sebagai langkah strategis dalam memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

Latar Belakang Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri

Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri diatur dalam Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 tanggal 17 September 2025. Tim ini beranggotakan 52 personel dari berbagai satuan kerja, dipimpin oleh Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si., dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pelindung dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo sebagai penasihat.

Langkah ini menjadi simbol keseriusan Polri dalam menata kelembagaan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan harapan masyarakat. Seperti yang disampaikan Ketua Tim, “Reformasi bukan hanya soal institusi, tetapi juga diri kita sebagai manusia. Untuk bisa bertahan, tumbuh, dan berkembang, kita harus terus mereformasi diri.”

Tujuan dan Mandat Tim Transformasi Reformasi Polri

Tim ini dibentuk untuk menjalankan misi pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola organisasi Polri. Fokus utama yang menjadi prioritas antara lain:

1. Evaluasi struktur organisasi dan tata kelola kelembagaan.

2. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia.

3. Modernisasi layanan publik melalui digitalisasi.

4. Penguatan nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai landasan moral.

5. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik.

Langkah ini diharapkan menjadikan Polri lebih tangguh, adaptif, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Prinsip Dasar Reformasi Polri

Reformasi Polri berpegang pada tiga prinsip utama: mendengar, belajar, dan berbenah.

Polri berkomitmen untuk mendengarkan kritik, masukan, serta aspirasi masyarakat sebagai dasar perubahan. Kesalahan masa lalu dijadikan pelajaran untuk memperkuat sistem dan membangun kembali kepercayaan publik.

Polri juga membuka ruang kolaborasi dengan akademisi, lembaga masyarakat sipil, dan organisasi pemerhati kepolisian. Pendekatan ini diharapkan memperkuat pengawasan eksternal dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap proses reformasi.

Strategi Transformasi Kelembagaan

Transformasi yang dijalankan Polri tidak berhenti pada tataran administratif, melainkan juga menyentuh perubahan budaya kerja dan karakter individu anggota kepolisian.

1. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan

Lembaga pendidikan Polri diarahkan menjadi pusat pembentukan karakter yang berlandaskan etika, moral, dan nilai kemanusiaan. Pelatihan difokuskan pada peningkatan soft skill, komunikasi publik, serta pemahaman terhadap hak asasi manusia.

2. Modernisasi Layanan Publik

Digitalisasi layanan menjadi prioritas penting, termasuk pengembangan aplikasi pengaduan daring, integrasi data perkara, dan peningkatan akses layanan berbasis teknologi untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Polri berkomitmen meningkatkan transparansi publik melalui keterbukaan informasi, publikasi laporan kinerja, dan sistem pengawasan internal yang dapat diakses secara digital.

4. Penguatan Etika dan Budaya Organisasi

Nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya kembali ditegaskan sebagai pedoman moral yang harus hidup dalam setiap tindakan anggota Polri.

Tantangan dan Harapan Publik

Reformasi bukan hal yang mudah. Tantangan terbesar justru ada pada konsistensi pelaksanaan di lapangan. Publik berharap agar pembenahan ini bukan sekadar formalitas, melainkan menghadirkan perubahan nyata dalam perilaku, pelayanan, dan penegakan hukum.

Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam proses reformasi. Dengan partisipasi publik, setiap kebijakan Polri dapat diawasi dan dikritisi secara konstruktif. Hal ini akan memperkuat legitimasi dan kepercayaan terhadap Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Sinergi dengan Komite Reformasi Polri

Pemerintah juga berencana membentuk Komite Reformasi Polri sebagai mitra eksternal yang bekerja bersama tim internal Polri. Sinergi antara Tim Transformasi Reformasi Polri dan Komite Reformasi Polri diharapkan menciptakan keseimbangan antara pelaksanaan internal dan pengawasan independen eksternal.

Keduanya memiliki tujuan yang sama: menciptakan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya (Promoter), serta selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Reformasi Sebagai Proses Berkelanjutan

Reformasi Polri bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan panjang menuju perubahan berkelanjutan. Pembenahan institusi hanya akan berhasil bila diiringi dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja di setiap lini organisasi.

Keberhasilan reformasi dapat diukur dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ketika masyarakat merasa dilindungi dan dilayani dengan adil, saat itulah reformasi benar-benar menemukan maknanya.

Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri menjadi momentum penting dalam sejarah pembenahan institusi kepolisian. Langkah ini merupakan wujud komitmen Polri untuk membangun organisasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Keberhasilan reformasi akan bergantung pada konsistensi, keberanian untuk berubah, serta kemauan untuk mendengarkan masyarakat. Dengan semangat Tribrata dan Catur Prasetya, Polri diharapkan mampu menjadi pelindung dan pengayom rakyat yang benar-benar dipercaya.