Dugaan Suap Jaksa di Manggarai: Skandal Proyek Bawang Merah yang Guncang Daerah

- November 12, 2025

Skandal Proyek Bawang Merah dan Dugaan Suap Jaksa di Manggarai

Kasus dugaan suap jaksa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, kini menjadi sorotan publik. Kasus ini mencuat setelah sejumlah laporan investigatif mengungkap adanya rekaman percakapan yang menunjukkan praktik gratifikasi antara kontraktor dan oknum jaksa dalam proyek pengadaan bawang merah tahun anggaran 2023.

Proyek yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani justru menyeret sejumlah nama besar, termasuk Bupati Manggarai, pejabat dinas, dan beberapa pihak kontraktor. Fakta-fakta yang terungkap menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas penegakan hukum dan transparansi pengelolaan anggaran daerah di Manggarai.

Awal Mula Kasus Proyek Bawang Merah

Kasus ini bermula dari proyek pengadaan bawang merah yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai pada tahun 2023. Proyek tersebut didanai dari APBD dengan nilai miliaran rupiah. Dalam pelaksanaannya, muncul indikasi penyimpangan dalam proses tender dan pelaksanaan proyek di lapangan.

Beberapa laporan menyebut adanya pemotongan dana proyek dan dugaan permainan dalam penentuan pemenang tender. Kontraktor yang terlibat diduga memberikan sejumlah uang kepada oknum jaksa agar proses hukum terhadap proyek tersebut “dihentikan” atau “diperingan”.

Munculnya Rekaman Percakapan Suap

Puncak perhatian publik terjadi ketika beredar sebuah rekaman percakapan yang menyinggung dugaan suap terhadap aparat kejaksaan. Dalam rekaman tersebut terdengar pembicaraan antara kontraktor dan seseorang yang disebut-sebut sebagai jaksa. Percakapan itu membahas aliran dana dan intervensi terhadap proses penyelidikan proyek bawang merah.

Media lokal Floresa.co mengonfirmasi bahwa rekaman itu benar adanya, setelah kontraktor sendiri akhirnya mengakui kebenaran rekaman tersebut. Pengakuan ini menjadi titik balik yang membuat Kejaksaan Tinggi NTT (Kejati NTT) memerintahkan penyelidikan menyeluruh.

Nama-Nama yang Disebut

Dalam laporan investigasi disebutkan sejumlah nama pejabat yang ikut terseret. Bupati Manggarai disebut dalam konteks keterlibatan tidak langsung, sementara pejabat Dinas Pertanian dan kontraktor utama proyek disebut sebagai pihak yang melakukan koordinasi dalam pemberian uang kepada oknum jaksa.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak bupati terkait tudingan tersebut. Namun, publik mendesak agar seluruh nama yang disebut dalam laporan dan rekaman diperiksa secara transparan oleh pihak berwenang.

Desakan Publik dan LSM

Kasus ini mendapat perhatian luas dari berbagai lembaga masyarakat sipil, termasuk Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah aktivis anti-korupsi mendesak agar kedua lembaga tersebut turun tangan langsung mengusut dugaan suap di lingkungan Kejaksaan Negeri Ruteng.

Menurut para aktivis, kasus ini bukan hanya soal pelanggaran etik, tetapi juga menyangkut kredibilitas lembaga penegak hukum di daerah. Bila benar ada praktik suap antara jaksa dan kontraktor, maka hal itu mencoreng kepercayaan publik terhadap kejaksaan.

Tanggapan Kejaksaan Tinggi NTT

Menanggapi laporan yang berkembang, Kepala Kejati NTT, Yulianto, secara tegas memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti dugaan suap tersebut. Dalam pernyataannya pada 11 November 2025, Yulianto menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi segala bentuk penyimpangan di tubuh kejaksaan, dan meminta agar hasil pemeriksaan dilaporkan secara terbuka kepada publik.

Ia menambahkan bahwa tim internal sedang bekerja untuk menelusuri aliran dana dan memastikan siapa saja pihak yang terlibat. Jika terbukti, sanksi pidana dan etik akan diberlakukan tanpa pandang bulu.

Pengakuan Kontraktor: Titik Balik Kasus

Perkembangan paling mengejutkan terjadi pada 12 November 2025, ketika kontraktor yang terlibat dalam proyek tersebut akhirnya mengakui kebenaran rekaman percakapan yang sempat beredar di publik. Dalam pernyataan kepada media, kontraktor tersebut mengakui bahwa rekaman itu diambil saat ia berkomunikasi dengan oknum jaksa.

Ia juga menyebut adanya tekanan agar kasus proyek bawang merah “diselesaikan secara damai” dengan imbalan uang tunai dalam jumlah besar. Pengakuan ini memperkuat dugaan bahwa memang terjadi transaksi ilegal antara pihak pelaksana proyek dan aparat penegak hukum.

Dampak Politik dan Kepercayaan Publik

Skandal ini bukan hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mengguncang dinamika politik lokal di Manggarai. Banyak pihak menilai bahwa kasus ini dapat menjadi ujian bagi kepemimpinan daerah dan komitmen terhadap prinsip good governance.

Warga dan tokoh masyarakat Manggarai mulai menyoroti transparansi dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah, khususnya di sektor pertanian. Mereka menuntut agar setiap dana publik digunakan sesuai peruntukannya tanpa praktik suap atau gratifikasi.

Keterlibatan Pejabat Dinas

Beberapa pejabat di Dinas Pertanian Manggarai dikabarkan ikut diperiksa secara internal terkait penggunaan dana proyek bawang merah. Mereka disebut mengetahui adanya komunikasi antara kontraktor dan oknum aparat hukum, namun memilih diam karena adanya tekanan dari atasan.

Salah satu sumber media lokal menyebut bahwa ada koordinasi sistematis dalam pengaturan proyek, mulai dari tender hingga penyelesaian administrasi. Hal ini memperkuat dugaan adanya praktik korupsi berjamaah yang melibatkan pejabat dan aparat hukum.

Reaksi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Manggarai belum mengeluarkan pernyataan resmi yang detail, tetapi juru bicara pemkab menegaskan bahwa pemerintah siap bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi dan aparat penegak hukum lainnya. Ia juga meminta masyarakat tidak terprovokasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi.

Namun, publik berharap agar bupati secara langsung memberikan klarifikasi untuk menepis dugaan keterlibatan, agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tidak semakin merosot.

Desakan KPK dan Komisi Kejaksaan

KPK dan Komisi Kejaksaan didesak untuk membentuk tim khusus guna memeriksa dugaan suap yang menyeret aparat kejaksaan di Manggarai. Langkah ini dianggap penting agar tidak ada konflik kepentingan dalam proses penyelidikan di internal kejaksaan sendiri.

Aktivis menilai, hanya dengan keterlibatan KPK dan Komisi Kejaksaan, kasus ini bisa diungkap secara menyeluruh dan objektif, tanpa intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan di daerah.

Pentingnya Transparansi Penegakan Hukum di Daerah

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi publik bahwa penegakan hukum di daerah harus berjalan transparan dan bebas intervensi. Dugaan suap yang melibatkan pejabat publik dan aparat hukum merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.

Transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran menjadi nilai utama yang harus ditegakkan, terutama di wilayah-wilayah yang sedang berkembang seperti Manggarai.

Ujian Bagi Integritas Penegakan Hukum

Skandal dugaan suap jaksa dalam kasus proyek bawang merah di Manggarai telah membuka tabir gelap relasi antara kekuasaan dan hukum di daerah. Kini publik menunggu langkah nyata dari Kejati NTT, Komisi Kejaksaan, dan KPK untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa hukum seharusnya menjadi alat keadilan, bukan alat transaksi. Rakyat Manggarai dan masyarakat Nusa Tenggara Timur berharap agar kasus ini menjadi momentum bersih-bersih di tubuh penegak hukum, demi keadilan dan kepercayaan publik yang lebih kuat.

Cari Blog Ini

Warta Timur