Gelombang Demo Agustus 2025: Suara Rakyat, Luka di Jalanan, dan Simbol Perlawanan

Gelombang Demo Agustus 2025: Fakta, Tragedi, dan Simbol Perlawanan Rakyat

Agustus 2025 menjadi catatan penting dalam sejarah perjalanan demokrasi Indonesia. Ribuan rakyat dari berbagai kalangan—mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online (ojol), hingga kelompok masyarakat sipil—turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan. Mereka datang dengan tangan kosong, membawa spanduk, megafon, dan doa, namun yang mereka terima justru gas air mata, pagar besi, hingga larangan siaran langsung di media sosial.

Aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa. Ia lahir dari kekecewaan mendalam atas kondisi ekonomi yang semakin menekan. Harga pangan melambung, ancaman PHK menghantui, sementara DPR justru menyetujui tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan untuk anggotanya. Kebijakan tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang telanjang di hadapan rakyat.

Latar Belakang: Tuntutan yang Tak Didengar

Di jalanan Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, hingga Makassar, massa menyuarakan tuntutan yang seragam:

1. Cabut aturan outsourcing yang merugikan pekerja.
2. Naikkan upah minimum sesuai kebutuhan hidup layak.
3. Hentikan PHK massal yang meluas di berbagai sektor.
4. Tolak kenaikan pajak dan PBB yang menambah beban rakyat kecil.
5. Batalkan tunjangan DPR Rp50 juta per bulan yang dianggap tidak etis dan tidak berpihak pada rakyat.

Bagi massa aksi, tuntutan tersebut bukanlah sekadar slogan, tetapi jeritan hidup sehari-hari. Sementara di ruang parlemen, para elite politik justru menambah kenyamanan hidupnya di tengah penderitaan rakyat.

Gelombang Aksi di Berbagai Kota

Jakarta

Ribuan mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojol memadati kawasan Senayan. Di antara kerumunan, berkibar bendera One Piece, simbol generasi muda yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Namun tragedi menyelimuti aksi ketika seorang driver ojol, Affan Kurniawan, tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Bendungan Hilir. Saat itu ia tengah mengantar pesanan makanan.

Kematian Affan menyulut amarah publik dan memperkuat solidaritas lintas kota. Namanya kini menjadi simbol perlawanan rakyat kecil yang terpinggirkan.

Yogyakarta

Di kota budaya ini, ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil melakukan long march dari kampus menuju Tugu, berakhir di Mapolda DIY. Mereka menuntut reformasi di tubuh Polri, menolak represifitas aparat, dan mengutuk keras kematian Affan Kurniawan.

Aksi yang awalnya damai memanas ketika massa mendorong gerbang Mapolda. Asap mengepul, kobaran api muncul, namun tuntutan tetap sama: keadilan untuk rakyat kecil.

Surabaya

Di kota industri, buruh mendominasi aksi. Mereka menuntut kenaikan upah minimum serta penghentian PHK massal. Jalan utama kota sempat lumpuh, meski secara umum aksi berlangsung relatif damai. Nyanyian perjuangan dan orasi lebih mendominasi dibandingkan bentrokan.

Makassar

Amarah massa di Makassar meledak menjadi kerusuhan besar. Gedung DPRD Sulawesi Selatan dibakar, belasan mobil hangus, dan bentrokan pecah di jalanan. Tiga orang tewas, puluhan luka-luka. Peristiwa ini menjadi titik balik bahwa suara rakyat yang diabaikan bisa berujung pada tragedi berdarah.

Affan Kurniawan: Nyawa yang Jadi Simbol

Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan bukan sekadar catatan duka. Ia adalah bukti nyata bagaimana rakyat kecil bisa menjadi korban kebijakan represif. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa dan menjanjikan penyelidikan. Tujuh polisi telah ditetapkan sebagai tersangka.

Namun pertanyaan rakyat tetap menggema: apakah keadilan cukup ditebus dengan penangkapan aparat? Atau harus ada jaminan bahwa tidak akan ada lagi nyawa rakyat kecil yang melayang di jalanan saat menyampaikan aspirasi?

Korban dari Pihak Kepolisian

Tidak hanya massa aksi yang menjadi korban, aparat kepolisian pun mengalami luka serius. Berdasarkan keterangan resmi Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim, sedikitnya 10 polisi dirawat di rumah sakit, dengan satu di antaranya dalam kondisi kritis.

Fakta ini menunjukkan bahwa bentrokan di lapangan tidak hanya melukai rakyat, tetapi juga aparat yang bertugas. Demonstrasi Agustus 2025 benar-benar menjadi peristiwa penuh risiko bagi kedua belah pihak, mempertegas betapa rapuhnya hubungan antara rakyat dan negara ketika komunikasi digantikan oleh kekerasan.

Ibu Jilbab Pink: Potret Keberanian

Di tengah barisan aparat bersenjata, muncul sosok ibu berjilbab pink. Tubuhnya kecil, namun keberaniannya besar. Ia berdiri menghadang, menolak mundur, sorot matanya tajam. Foto dan videonya viral, dianggap sebagai simbol keberanian rakyat menghadapi kekuasaan.

Sosok ibu ini mengingatkan dunia pada potret Tank Man di Tiongkok 1989—seorang warga biasa yang berdiri menghadang barisan tank. Pesannya jelas: rakyat kecil pun punya harga diri dan keberanian.

Kontrol Informasi yang Dipatahkan Rakyat

Selama aksi, polisi melarang live streaming TikTok dengan alasan keamanan. Namun publik menilai larangan ini adalah bentuk pembungkaman. Kamera rakyat tetap bekerja: video, foto, dan laporan amatir membanjiri media sosial. Fakta represif aparat tak bisa disembunyikan.

Jurnalis dan tokoh publik, termasuk Najwa Shihab, mengkritik keras kebijakan ini. Menurut mereka, demokrasi justru harus memberi ruang kebebasan berekspresi, bukan menutupinya.

Bayangan Reformasi 1998

Semua peristiwa ini membangkitkan ingatan pada Mei 1998, ketika krisis dan represi melahirkan gelombang reformasi. Kini, rakyat kembali bertanya: apakah sejarah akan terulang? Apakah pemerintah akan tetap menutup mata terhadap jeritan rakyat hingga gelombang itu berubah menjadi badai?

Suara Rakyat, Korban, dan Tanggung Jawab Penguasa

Agustus 2025 menjadi saksi bahwa rakyat Indonesia masih berani bersuara. Dari bendera One Piece yang berkibar, darah Affan Kurniawan yang tertumpah, hingga keberanian ibu berjilbab pink—semuanya menyatu dalam satu pesan:

Rakyat tidak akan diam.

Keadilan harus ditegakkan.

Sejarah tidak boleh dikhianati.

Secara tidak langsung, DPR berhasil mengalihkan kemarahan rakyat dari mereka ke aparat. Yang dicari massa sejak pagi adalah anggota DPR untuk menyampaikan protes langsung, namun mereka tidak hadir. Aparat yang mau tidak mau harus menghadapi rakyat pun menjadi sasaran bentrokan.

Akibatnya, kontak fisik pecah. Bukan hanya rakyat yang menjadi korban; 10 polisi dirawat di rumah sakit, dengan satu di antaranya kritis (Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim). Situasi ini menegaskan bahwa demonstrasi Agustus 2025 adalah peristiwa penuh risiko bagi kedua belah pihak, rakyat maupun aparat.

Menko Polhukam Mahfud MD menekankan:

“Aparat harus bertindak proporsional, rakyat harus menyampaikan aspirasi secara tertib, dan penguasa tidak boleh abai terhadap keluhan publik. Kita harus belajar dari sejarah agar konflik tidak menimbulkan korban sia-sia.”

Selain Mahfud MD, Kompolnas juga mengingatkan pentingnya evaluasi kinerja aparat untuk mencegah pelanggaran HAM, sementara Presiden Prabowo Subianto menekankan penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat dan penanganan tuntutan secara konstruktif.

Pesan jelas muncul: demokrasi sejati membutuhkan keseimbangan. Rakyat harus berani bersuara, aparat menjaga keamanan dengan profesional, dan penguasa hadir untuk mendengar. Setiap darah yang tumpah, setiap nyawa yang hilang, akan menumbuhkan keberanian baru dan menegaskan bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam.