Ancaman di Balik Keindahan Pulau Padar: Kontroversi Proyek Wisata di Taman Nasional Komodo

Pulau Padar, salah satu permata Taman Nasional Komodo (TNK), dikenal karena lanskapnya yang dramatis, gugusan perbukitan kering yang unik, serta panoramanya yang memukau dari puncak-puncak tertingginya. Keindahan geografis dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya menjadikan kawasan ini tak hanya ikonik bagi wisatawan, tetapi juga penting secara ekologis bagi dunia. Sebagai bagian dari Situs Warisan Dunia UNESCO, Pulau Padar merupakan rumah bagi spesies endemik dan sistem ekosistem yang rapuh. Namun, di balik keindahan tersebut, kini mengemuka ancaman nyata: pembangunan ratusan vila dan fasilitas pariwisata mewah yang dikhawatirkan dapat merusak keseimbangan ekosistem, mengganggu kehidupan satwa liar, serta menggoyahkan status konservasi dan pengakuan internasional atas kawasan ini.

Rencana Pembangunan yang Mengundang Polemik 

Pada akhir Juli 2025, PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) mengumumkan rencana pembangunan besar-besaran di Pulau Padar. Proyek ini meliputi pembangunan 619 unit fasilitas, termasuk 448 vila, spa, restoran, pusat kebugaran, hingga bar dan lounge. Lahan seluas 274 hektar di Pulau Padar diajukan sebagai konsesi untuk proyek ini, lengkap dengan pembangunan dermaga (jetty) yang memungkinkan kapal-kapal wisatawan merapat langsung ke kawasan.

Menurut laporan dari detikBali, pembangunan akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 15 tahun, dan konsesi lahan diberikan di bawah skema Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA). Pihak investor mengklaim telah memenuhi semua dokumen izin dan kajian lingkungan yang dibutuhkan, namun pernyataan ini masih menuai keraguan dari berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan dan akademisi.

Langkah ini menimbulkan polemik besar karena Pulau Padar berada dalam zona taman nasional yang seharusnya dijaga ketat untuk konservasi. Masyarakat adat, pelaku wisata lokal, akademisi, hingga aktivis lingkungan mengecam proyek ini sebagai ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem dan tradisi masyarakat setempat.

Respons Pemerintah dan Ketertutupan Informasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa pembangunan fasilitas wisata tersebut telah melalui prosedur hukum dan kajian lingkungan hidup yang sesuai aturan. Namun, sejumlah media menyebutkan bahwa terdapat informasi penting yang belum sepenuhnya disampaikan secara transparan kepada publik.

Salah satu temuan penting adalah tidak adanya pelibatan masyarakat dan otoritas daerah dalam proses penerbitan izin. Selain itu, dokumen-dokumen penting seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan peta tapak konsesi tidak dapat diakses secara publik. Hal ini memperkuat kecurigaan bahwa proyek ini dijalankan dengan minim partisipasi publik dan pengawasan independen.

Beberapa laporan juga menunjukkan bahwa pihak Balai Taman Nasional Komodo belum menunjukkan respons yang signifikan terhadap rencana pembangunan di Pulau Padar, meskipun mereka memiliki peran penting dalam pengelolaan kawasan tersebut. Kurangnya sikap proaktif ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas tata kelola konservasi serta akuntabilitas lembaga terkait dalam menjaga kelestarian kawasan yang berstatus warisan dunia.

Reaksi dan Peringatan dari Dalam dan Luar Negeri 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, secara tegas meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengkaji ulang izin usaha penyediaan sarana wisata alam (IUPSWA) yang telah dikeluarkan. Evita menilai bahwa jika izin tersebut terbukti merugikan habitat komodo dan ruang hidup masyarakat adat, maka harus dibatalkan.

Dari luar negeri, UNESCO kembali mengirimkan peringatan kepada pemerintah Indonesia. Dalam laporan terbarunya, UNESCO menyoroti proyek ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip konservasi dan risiko terhadap nilai Outstanding Universal Value (OUV) yang menjadi dasar penetapan TNK sebagai warisan dunia. Jika pembangunan terus dilanjutkan tanpa evaluasi strategis dan partisipasi publik, ada kemungkinan status warisan dunia TNK akan dicabut. Dalam pernyataannya, UNESCO juga menekankan pentingnya penerapan rekomendasi hasil kunjungan lapangan bersama IUCN pada 2023, yang menyoroti perlunya transparansi dalam proses perizinan, pelibatan masyarakat lokal, serta evaluasi terhadap dampak kumulatif pembangunan di seluruh kawasan TNK, termasuk Pulau Padar yang kini berada dalam sorotan internasional.

Desakan Masyarakat Sipil dan Organisasi Lingkungan 

Sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk WALHI, bersama dengan masyarakat adat dan DPRD Manggarai Barat, menolak keras proyek ini. Mereka menilai bahwa pembangunan vila dan resort di kawasan konservasi bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga meminggirkan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata.

WALHI menegaskan bahwa proyek-proyek pariwisata skala besar di kawasan TNK bertentangan dengan prinsip wisata berbasis konservasi. Mereka menuntut adanya moratorium terhadap izin-izin baru, audit independen terhadap izin yang telah terbit, serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.

Isu Zonasi dan Tata Ruang TNK 

Kontroversi ini juga mencuatkan kembali isu perubahan zonasi kawasan TNK sejak 2012. Perubahan tersebut memperluas zona pemanfaatan dan mengurangi zona inti konservasi, membuka celah bagi kegiatan komersial. Evita Nursanty menyatakan bahwa jika zonasi ini terbukti merugikan konservasi, maka harus dikembalikan ke zona semula. UNESCO pun mendesak agar Indonesia melakukan evaluasi zonasi berdasarkan rekomendasi kajian lingkungan strategis (SEA).

Pembangunan dan Konservasi: Upaya Pemerintah dan Tantangannya 

Pemerintah Indonesia mendirikan Taman Nasional Komodo pada tahun 1980 dengan tujuan utama melindungi komodo dan keanekaragaman hayati di darat maupun laut. Sejak ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada 1991, TNK diwajibkan mengikuti standar internasional dalam pengelolaan dan pembangunan kawasan. Saat ini, pembangunan difokuskan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan pelestarian habitat komodo.

Beberapa poin penting terkait arah kebijakan pembangunan di TNK antara lain:

• Pelestarian Komodo dan Habitatnya: Pembangunan diarahkan untuk memperkuat upaya konservasi dan menjaga keseimbangan ekosistem.

• Pariwisata Berkelanjutan: Pengembangan pariwisata harus memperhatikan keberlanjutan sosial ekonomi, kelestarian budaya, dan ketahanan lingkungan.

• Keterlibatan Pihak Swasta: Meski ada pelibatan perusahaan swasta, diperlukan pembatasan agar tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

• Pengawasan Ketat: Pembangunan diawasi oleh petugas TNK untuk menjamin keselamatan satwa dan pekerja.

• Isu dan Tantangan: Masih terdapat kekhawatiran atas potensi dampak terhadap OUV dan pentingnya penilaian AMDAL yang transparan.

• Kunjungan UNESCO dan IUCN: Badan internasional telah meninjau langsung untuk mengevaluasi dampak pembangunan.

• Peningkatan Tarif Masuk: Tarif masuk kawasan dinaikkan untuk mengontrol kunjungan dan membiayai konservasi.

• Penutupan Sementara Beberapa Area: Beberapa lokasi ditutup sementara untuk memulihkan ekologi dan merancang strategi pengelolaan yang lebih baik.

Dampak Lingkungan dan Masa Depan Konservasi Komodo 

Pembangunan ratusan vila dan fasilitas lainnya dikhawatirkan akan meningkatkan aktivitas manusia secara drastis di Pulau Padar. Ini bisa berdampak langsung terhadap perilaku komodo, mengganggu rantai makanan, serta merusak vegetasi savana yang menjadi habitat alaminya.

Lebih jauh, tekanan terhadap infrastruktur air, sampah, dan energi bisa memicu degradasi lingkungan yang lebih luas. Jika pembangunan dilakukan tanpa pertimbangan ekologis dan sosial yang matang, maka pariwisata berkelanjutan yang menjadi cita-cita bersama bisa berubah menjadi bencana ekologis.

Menjaga Warisan untuk Generasi Mendatang 

Taman Nasional Komodo adalah kebanggaan Indonesia dan dunia. Namun, menjaga warisan ini memerlukan keberanian untuk menolak investasi yang tak selaras dengan prinsip konservasi. Pemerintah, DPR, masyarakat, dan komunitas internasional harus bersatu suara demi melindungi Pulau Padar dan seluruh kawasan TNK dari eksploitasi yang merugikan.

Alih-alih membangun resort mewah, Indonesia seharusnya fokus pada pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dan budaya lokal. Ini bukan hanya akan menjaga lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat sekitar. Dengan begitu, komodo dan habitatnya tetap lestari, dan Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa pembangunan dan konservasi dapat berjalan beriringan.