Seluruh Fraksi DPR RI Komitmen Evaluasi Tunjangan Anggota demi Wujudkan Kepercayaan Rakyat

Gedung DPR/MPR Senayan

Jakarta, 3 September 2025 – Menanggapi gelombang aspirasi masyarakat yang terus menguat, DPR RI menunjukkan langkah nyata dengan menyatakan dukungan penuh dari seluruh fraksi untuk mengevaluasi tunjangan anggota dewan. Dalam respons yang diunggah melalui akun Instagram resmi DPR RI (@dpr_ri), sejumlah fraksi bahkan menyatakan kesiapan untuk menghentikan fasilitas yang dianggap berlebihan, sebagai wujud komitmen memperbaiki citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Langkah ini menjadi sorotan penting di tengah tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Berdasarkan pernyataan resmi yang dirilis, masing-masing fraksi DPR RI menyampaikan sikap tegas mereka terkait evaluasi tunjangan. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), melalui anggotanya MH. Said Abdullah, menegaskan bahwa fraksinya meminta penghentian tunjangan perumahan anggota DPR serta fasilitas lain yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat. “Kami mendengar suara rakyat dengan saksama. Fasilitas yang berlebihan harus dihentikan agar DPR benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat,” ujar Said dalam pernyataannya.

Baca Juga 

• Mahasiswa Kupang Demo di DPRD NTT, Tolak Kenaikan Tunjangan dan Desak Kebijakan Daerah
• Bupati Manggarai Barat Temui Massa Aksi FMPD, Janji Perjuangkan Aspirasi Warga Labuan Bajo

Fraksi Gerindra, yang diwakili oleh Ketua Fraksi Budisatrio Djiwandono, juga menunjukkan sikap serupa. Budisatrio menegaskan bahwa fraksinya siap meninjau ulang, bahkan menghentikan, tunjangan yang dianggap menciderai kepercayaan rakyat. “Kepercayaan publik adalah modal utama kami. Jika ada tunjangan yang dinilai tidak wajar, kami siap mengambil langkah tegas untuk menghentikannya,” tegasnya, menegaskan komitmen Gerindra untuk mendukung langkah-langkah yang berpihak pada rakyat.

Sementara itu, Fraksi Golkar, melalui Ketua Fraksi Muhammad Sarmuji, menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan fasilitas anggota DPR dan DPRD dengan standar kepatutan. Sarmuji menekankan bahwa anggota dewan harus mampu menjaga integritas melalui sikap, ucapan, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika. “Kami ingin memastikan bahwa fasilitas yang diberikan kepada anggota DPR benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tidak membebani rakyat,” ungkapnya.

Fraksi NasDem, melalui Sekretaris Fraksi Ahmad Sahroni, juga menyuarakan dukungan penuh terhadap evaluasi menyeluruh tunjangan anggota DPR RI. Pernyataan ini disampaikan Sahroni sebelum ia dinonaktifkan dari keanggotaan DPR pada 30 Agustus 2025, sebagaimana dikonfirmasi oleh media massa. “Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat,” ujar Sahroni dalam keterangannya.

Dari Fraksi PKB, Sekretaris Fraksi Jazilul Fawaid (yang sempat keliru disebut sebagai Ketua Fraksi dalam unggahan resmi DPR RI) menyatakan bahwa PKB mendukung penuh evaluasi dan penyesuaian tunjangan. Lebih lanjut, PKB juga mendorong peningkatan kinerja anggota dewan agar lebih berorientasi pada kepentingan rakyat. “Kami ingin DPR tidak hanya dievaluasi dari sisi tunjangan, tetapi juga dari sisi produktivitas untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” kata Jazilul.

Fraksi PKS, melalui anggotanya Muhammad Kholid, menegaskan komitmen fraksinya untuk menghapus tunjangan rumah dinas anggota DPR. Langkah ini, menurut Kholid, sejalan dengan visi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efektif, efisien, dan berpihak kepada rakyat. “Kami mendukung penghapusan fasilitas yang tidak esensial agar anggaran dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak,” ujarnya.

Fraksi PAN, yang diwakili oleh Ketua Fraksi Putri Zulkifli Hasan, memandang evaluasi tunjangan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. “Kami siap mengikuti proses evaluasi yang transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ungkap Putri. Sementara itu, Fraksi Demokrat, melalui Ketua Fraksi Edhie Baskoro Yudhoyono, menegaskan kesiapan fraksinya untuk menerima kritik dan masukan dari masyarakat. “Kami terbuka untuk dievaluasi dan akan terus menampung aspirasi rakyat sebagai panduan dalam memperbaiki kinerja DPR,” kata Edhie.

Dalam keterangan resminya, DPR RI menegaskan bahwa evaluasi tunjangan ini merupakan wujud nyata dari komitmen seluruh fraksi untuk mendengar suara rakyat. “Suara rakyat selalu menjadi dasar perbaikan. Seluruh fraksi DPR RI mendukung evaluasi tunjangan agar lebih sesuai dengan kepatutan dan aspirasi masyarakat. DPR siap dievaluasi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik,” demikian bunyi pernyataan resmi tersebut.

Langkah evaluasi ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga bagian dari reformasi yang lebih luas dalam pengelolaan anggaran DPR. Dengan melibatkan semua fraksi, proses ini diharapkan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat akan lembaga legislatif yang lebih responsif dan berintegritas. Masyarakat pun diharapkan terus mengawal proses ini agar hasilnya benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat.

Catatan: Dalam unggahan resmi DPR RI, terdapat kesalahan redaksi yang menyebut Jazilul Fawaid sebagai Ketua Fraksi PKB. Posisi yang benar adalah Sekretaris Fraksi PKB.

Sumber: Unggahan Instagram @dpr_ri, 30 Agustus 2025.