APBN 2025 Ditutup Ekspansif, Arah Kebijakan Fiskal 2026 Kian Diperketat

APBN 2025 Ditutup Ekspansif, Pemerintah Perkuat Arah Fiskal 2026 di Tengah Tekanan Global

Pemerintah Indonesia menutup tahun anggaran 2025 dengan pendekatan fiskal yang ekspansif dan terukur. Dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Januari 2026, Kementerian Keuangan memaparkan evaluasi menyeluruh atas kinerja fiskal 2025 sekaligus arah kebijakan strategis tahun 2026. Paparan ini menegaskan peran APBN sebagai instrumen utama stabilisasi ekonomi di tengah ketidakpastian global, koreksi harga komoditas, dan dinamika geopolitik internasional.

Menteri Keuangan menekankan bahwa kebijakan fiskal sepanjang 2025 tidak diarahkan semata-mata pada disiplin angka, melainkan pada upaya menjaga momentum pertumbuhan, melindungi daya beli masyarakat, serta memperkuat fondasi ekonomi jangka menengah. Pemerintah memilih strategi countercyclical, yakni memperlebar defisit secara terkendali untuk menahan perlambatan ekonomi global agar tidak berdampak tajam terhadap perekonomian domestik.

Momentum Makroekonomi: Ketahanan di Tengah Gejolak

Dari sisi makroekonomi, kinerja ekonomi nasional sepanjang 2025 dinilai tetap solid. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,2 persen, dengan akselerasi signifikan pada Kuartal IV 2025 yang mencapai 5,45 persen. Pemerintah menyebut fase ini sebagai momentum pembalikan, yakni peralihan dari tekanan menuju pemulihan yang lebih kuat.

Inflasi nasional tercatat sebesar 2,92 persen secara tahunan, masih berada dalam kisaran target pemerintah. Stabilitas harga pangan dan energi menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi tetap terkendali, sekaligus mempertahankan daya beli rumah tangga.

Indikator sektor riil juga menunjukkan sinyal positif. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur berada di level 51,2, menandakan aktivitas industri masih berada di zona ekspansif. Sementara itu, kinerja perdagangan luar negeri mencatat surplus sebesar 38,5 miliar dolar AS, meningkat lebih dari 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepercayaan pasar tercermin dari penurunan yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ke level 6,01 persen, atau turun lebih dari 100 basis poin dibandingkan 2024. Penurunan ini menandakan persepsi risiko Indonesia yang semakin baik di mata investor, sekaligus menurunkan biaya pembiayaan utang pemerintah.

Pendapatan Negara: Tekanan dari Harga Komoditas

Meski indikator makro relatif kuat, sisi pendapatan negara menghadapi tantangan serius. Sepanjang 2025, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp2.756,3 triliun. Penerimaan pajak hanya mencapai 87,6 persen dari target APBN, dipengaruhi oleh koreksi tajam harga komoditas utama seperti minyak, batu bara, dan nikel.

Pemerintah mengakui bahwa struktur penerimaan negara masih sangat sensitif terhadap siklus komoditas global. Moderasi harga komoditas berdampak langsung pada setoran pajak sektor-sektor ekstraktif, meskipun aktivitas ekonomi domestik tetap tumbuh.

Kondisi ini menjadi salah satu dasar percepatan reformasi sistem perpajakan, termasuk optimalisasi teknologi dan perluasan basis pajak untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas dalam jangka menengah.

Baca Juga :

Tampung Aspirasi Pelaku Industri, Pemkab Manggarai Barat Gelar Coffee Morning

Belanja Negara dan Defisit: Kebijakan Sadar Risiko

Di sisi belanja, realisasi APBN 2025 tergolong tinggi. Belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari pagu. Belanja kementerian dan lembaga bahkan melonjak hingga 129,3 persen dari target awal, dipengaruhi oleh penyesuaian struktur kabinet serta kebutuhan pembiayaan program prioritas dan penanganan bencana.

Kondisi tersebut mendorong defisit APBN melebar menjadi 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto, lebih tinggi dari rencana awal 2,53 persen. Namun pemerintah menegaskan bahwa pelebaran defisit ini merupakan pilihan kebijakan yang disadari dan terukur.

Menurut Menteri Keuangan, defisit yang terlalu sempit justru berpotensi menekan pertumbuhan dan memperburuk kondisi sosial ekonomi. Oleh karena itu, APBN 2025 diposisikan sebagai alat penyangga (shock absorber) untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.

Fokus Belanja: Pembangunan Manusia dan Desa

Wakil Menteri Keuangan merinci bahwa belanja negara difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi desa.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu pilar utama. Dengan anggaran Rp51,5 triliun, program ini menjangkau lebih dari 56 juta penerima manfaat dan menyerap hampir 800 ribu tenaga kerja melalui puluhan ribu dapur pelayanan di berbagai daerah. Selain meningkatkan gizi masyarakat, program ini dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal dan rantai pasok pangan.

Di sektor desa, pemerintah mendorong pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai basis ekonomi kolektif. Hingga akhir 2025, lebih dari 83 ribu koperasi telah terbentuk dan memiliki badan hukum resmi. Pemerintah menilai koperasi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa dan mengurangi ketimpangan wilayah.

Sektor pendidikan juga mendapat perhatian melalui program Sekolah Rakyat, dengan anggaran Rp6,6 triliun untuk renovasi fasilitas dan bantuan pendidikan bagi siswa dari kelompok ekonomi terbawah. Di bidang kesehatan, layanan cek kesehatan gratis telah dimanfaatkan oleh lebih dari 70 juta penduduk, disertai peningkatan kelas layanan di puluhan rumah sakit.

Dana Desa dan Transfer ke Daerah: Disiplin dan Produktivitas

Mulai 2026, kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami penajaman signifikan. Pemerintah menegaskan bahwa Dana Desa tidak lagi dialokasikan secara merata, melainkan berbasis kinerja dan orientasi produktivitas.

Ditetapkan pula negative list penggunaan Dana Desa. Dana tersebut dilarang digunakan untuk pembayaran honorarium tambahan, perjalanan dinas yang tidak relevan, serta pembangunan kantor desa. Pemerintah mengarahkan Dana Desa sepenuhnya untuk kegiatan produktif yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.

Sorotan juga diarahkan pada tumpukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) daerah yang mencapai Rp108 triliun. Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah agar segera mengoptimalkan dana tersebut untuk mendorong stimulus ekonomi lokal dan mempercepat realisasi pembangunan.

Reformasi Pajak dan Penegakan Hukum

Dalam rangka memperkuat penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak mulai mengoperasikan Coretax System secara penuh sejak Januari 2026. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak, memperbaiki basis data wajib pajak, serta memperkuat pengawasan kepatuhan.

Di sisi penegakan hukum, Bea Cukai mencatat peningkatan signifikan dalam penindakan barang ilegal sepanjang 2025. Penyitaan rokok ilegal mencapai 1,4 miliar batang, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Penindakan narkotika juga melonjak tajam hingga 18,4 ton.

Pemerintah menegaskan pendekatan ultimum remedium, dengan mengutamakan sanksi administratif berupa denda untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara secara cepat dan efektif.

Devisa Hasil Ekspor: Menahan Modal di Dalam Negeri

Isu strategis lain yang menjadi perhatian adalah kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Pemerintah menemukan bahwa meskipun surplus perdagangan sangat besar, peningkatan cadangan devisa relatif terbatas karena dana ekspor cepat keluar dari sistem keuangan domestik.

Sebagai respons, pemerintah merevisi aturan DHE dengan mewajibkan penempatan devisa di perbankan nasional, terutama bank-bank milik negara. Kebijakan ini bertujuan memperpanjang masa tinggal devisa di dalam negeri, memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, serta meningkatkan likuiditas sistem keuangan nasional.

Arah 2026: Fiskal Adaptif dan Berbasis Kualitas

Menutup pemaparan, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan fiskal 2026 akan diarahkan pada peningkatan kualitas belanja, penguatan disiplin anggaran daerah, modernisasi perpajakan, dan penguatan fondasi devisa. APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi sebagai instrumen strategis transformasi ekonomi.

Dengan pendekatan yang adaptif dan terukur, pemerintah berharap APBN 2026 mampu menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.