Beranda › Bagaimana Aturan Sertifikasi Halal Berlaku untuk Produk Non-Muslim di Indonesia

Bagaimana Aturan Sertifikasi Halal Berlaku untuk Produk Non-Muslim di Indonesia

-


Aturan Sertifikasi Halal: Mengenali Kewajiban Produsen Non-Muslim

Dalam beberapa tahun terakhir, regulasi tentang sertifikasi halal di Indonesia menjadi sorotan publik dan kalangan bisnis. Terutama ketika pemerintah memperkenalkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 (PP 42/2024) yang memperbaharui ketentuan sebelumnya tentang jaminan produk halal. Tapi satu pertanyaan kerap muncul: Bagaimana jika usaha atau produk dijalankan oleh pemilik non-Muslim? Apakah tetap wajib halal?

Berikut uraian profesional dan ringkas berdasarkan regulasi terkini serta informasi dari lembaga resmi.

Latar Belakang: PP 42/2024 dan Kedudukannya

PP 42/2024 merupakan regulasi baru yang menggantikan PP 39/2021 dan mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

Salah satu poin utama dalam PP 42/2024 adalah:

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Namun, peraturan ini juga mencantumkan klausul bahwa produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dibebaskan dari kewajiban tersebut, tetapi wajib diberi keterangan “tidak halal.”

Dengan demikian, aspek “halal atau tidak” produk tidak terkait dengan identitas agama pemilik usaha, melainkan dengan sifat bahan dan regulasi peredaran produk.


Baca Juga :

Penahapan Kewajiban Sertifikasi (Pasal 160 PP 42/2024)

PP 42/2024 menetapkan secara bertahap kewajiban sertifikasi halal untuk produk tertentu melalui Pasal 160.

Berikut beberapa ayat penting:

  • Pasal 160 ayat (1): Bagi pelaku usaha menengah dan besar, kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan mulai berlaku dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024.

  • Pasal 160 ayat (2): Untuk usaha mikro dan kecil (UMK), jadwalnya diperpanjang—penahapan berlaku sampai 17 Oktober 2026.

  • Pasal 160 ayat (3): Untuk produk impor (makanan, minuman, hasil sembelihan) kewajiban sertifikasi halal paling lambat ditetapkan oleh Menteri Agama sebelum 17 Oktober 2026, dengan mempertimbangkan kerja sama pengakuan bersertifikat antarnegara.

Secara praktis, sejak 18 Oktober 2024, produk makanan, minuman, dan bahan terkait dari usaha menengah dan besar wajib sudah mempunyai sertifikat halal atau siap menghadapi sanksi administratif seperti penarikan produk atau peringatan tertulis.

Produk Non-Halal & Usaha Non-Muslim: Apa yang Berlaku?

Berikut poin utama yang perlu dipahami:

  1. Usaha atau pemilik non-Muslim tidak dibebaskan dari regulasi.

    Regulasi menyasar produk yang beredar dan dijual, bukan siapa yang memproduksinya. Jadi, meskipun usaha dijalankan oleh non-Muslim, jika produk dikategorikan “halal-wajib”, maka sertifikasi halal tetap berlaku.

  2. Produk yang memang tidak halal (mengandung unsur haram seperti alkohol, babi, darah) tidak bisa bersertifikat halal.

    Namun UU dan PP mewajibkan agar produk demikian diberi label “tidak halal” agar konsumen jelas mengetahui sifatnya.

  3. Perlakuan untuk UMK lebih longgar

    Untuk usaha mikro dan kecil yang menghasilkan makanan, minuman, dan jasa penyembelihan, limit waktu sertifikasi diperpanjang hingga 17 Oktober 2026. Jika masih belum sertifikasi sampai saat itu, produk dapat dikenai sanksi administratif sesuai regulasi.

  4. Mulai Oktober 2026, barang gunaan (mis. pakaian, kerajinan, produk kulit) juga wajib sertifikat halal.

Jadi, yang menentukan status kewajiban halal bukan agama pelaku usaha, melainkan:

  • Apakah jenis produk termasuk kategori wajib halal,
  • Apakah bahan mengandung unsur haram, dan
  • Apakah produk diedarkan di Indonesia.

Tantangan & Isu Terkini

Dalam pelaksanaannya, sejumlah isu dan tantangan muncul:

  • Beberapa pihak menyebut bahwa produk tanpa sertifikat halal akan dikategorikan sebagai barang ilegal mulai 2026. Pernyataan ini sering muncul di media massa.

  • Namun legalitas “langsung ilegal” belum secara eksplisit disebut di dalam PP 42/2024 sebagai konsekuensi otomatis; sanksi administratif seperti peringatan atau penarikan produk lebih realistis.

  • Penundaan kewajiban sertifikasi halal khusus untuk UMK dan produk impor (hingga 2026) dianggap bentuk “kemunduran” oleh sebagian kalangan, agar ada waktu adaptasi.

  • Produk impor dengan bahan baku luar negeri menjadi tantangan tersendiri agar rantai pasok dapat memenuhi standar halal sebelum batas akhir.

Kesimpulan & Saran bagi Produsen Non-Muslim

  • Intinya, usaha non-Muslim tetap tunduk pada regulasi sertifikasi halal apabila memproduksi atau memperdagangkan produk yang dikategorikan wajib halal di Indonesia.

  • Jika produk memang non-halal, wajib mencantumkan label “tidak halal” secara jelas.

  • Untuk pelaku UMK, ada ruang waktu lebih panjang sampai 17 Oktober 2026 untuk menyesuaikan regulasi.
  • Untuk produk barangan (non-makanan/kosmetik), kewajiban sertifikasi halal baru mulai diberlakukan Oktober 2026.
  • Pelaku usaha non-Muslim sebaiknya memahami regulasi ini, bekerjasama dengan lembaga sertifikasi halal, agar produk mereka tetap kompetitif dan mematuhi hukum.

Semoga postingan ini bisa menjadi panduan bagi kamu maupun pembaca usaha yang ingin memahami regulasi halal secara profesional dan komprehensif.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengenal Inosentius Samsul: 35 Tahun di DPR Hingga Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi

-
Inosentius Samsul  calon hakim Mahkamah Konstitusi Profil Inosentius Samsul, Calon Hakim Mahkamah Konstitusi dari DPR Nama Inosentius Samsul tengah menjadi perhatian publik setelah resmi disetujui Komisi III DPR RI sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR. Ia akan menggantikan Arief Hidayat, hakim konstitusi yang akan memasuki masa pensiun pada Februari 2026. Proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap dirinya digelar di ruang rapat Komisi III DPR RI pada Rabu, 20 Agustus 2025. Dari hasil rapat pleno, Komisi III DPR sepakat mengusulkan Inosentius Samsul sebagai calon tunggal hakim MK dari DPR. Keputusan tersebut akan segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan secara resmi. Dukungan penuh anggota Komisi III menunjukkan bahwa sosok Inosentius dinilai layak mengemban amanah baru sebagai penjaga konstitusi. Visi dan Misi Inosentius Samsul Dalam penyampaiannya di hadapan anggota DPR, Inosentius menegaskan bahwa dirinya ingin memastik...
Read more »

PPPK Paruh Waktu Diangkat Menjadi Penuh Waktu: Desakan DPR dan DPD RI ke Pemerintah untuk Segera Bertindak

-
Isu pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu tengah menjadi sorotan publik. Desakan datang tidak hanya dari kalangan tenaga honorer dan organisasi guru, tetapi juga dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI serta sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka menilai, status paruh waktu yang diberlakukan bagi sebagian tenaga honorer di daerah telah menimbulkan ketimpangan dan ketidakpastian karier bagi aparatur yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintahan. Menurut laporan JPNN Jateng, Anggota Komite III DPD RI Abdul Kholik mendesak pemerintah pusat agar tidak berlama-lama dalam menetapkan kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Ia menyebut, tenaga honorer yang sudah bekerja selama bertahun-tahun seharusnya mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan yang layak. “Banyak dari mereka yang sudah bekerja puluhan tahun. Mereka bukan pekerja sementara, melainkan bagian dari roda pemerintahan. Pemerintah seh...
Read more »

Permata Tersembunyi di Manggarai Barat: Menjelajahi Air Terjun Cunca Polo

-
  foto : atha bheo chane l Air Terjun Cunca Polo, salah satu air terjun yang berada di Kabupaten Manggarai Barat dan masih jarang di kujungi oleh wisatawan, Jika sedang berwisata ke Nusa Tenggara Timur Terutama di Kawasan Manggarai Barat Cunca Polo bisa menjadi spot wisata yang anda bisa Kujungi. Air Terjun cunca polo memiliki aliran air yang jernih dan besih, bisa untuk berenang dan aktifitas lainnya air tejun ini dikelilingi tebing batu. Daya Tarik Air Terjun Cunca Polo Air terjun cunca polo memiliki keindahan yang eksotis, berada di Tengah banyak pepohonan dengan udara yang sejuk menyapa para pengunjung yang ingin berwisata. Air terjun cunca Polo memiliki ketinggia kurang lebih 40 meter yang dibagi dalam tiga susunan air terjun sehingga terlihat seperti aliran air pada anak tangga, anda juga bisa berenang diatas ketinggian pada kolam alam yang berada pada ketinggian pada susunan ai terjun yang pertama dan anda bisa merasakan sensasi tersendiri. Air Terjun Cunca Polo memiliki tig...
Read more »

Cara Cek PKH dan PIP 2025 Lewat HP: Panduan Lengkap, Mudah, dan Resmi

-
  Cara Cek PKH dan PIP 2025 Lewat HP: Panduan Lengkap, Mudah, dan Resmi Bantuan sosial dari pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu bentuk dukungan negara untuk masyarakat yang membutuhkan. PKH ditujukan untuk keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu, sementara PIP ditujukan untuk siswa agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Kabar baiknya, sekarang masyarakat bisa mengecek status penerima PKH dan PIP langsung dari HP . Tidak perlu lagi repot datang ke kantor desa, sekolah, atau dinas terkait. Semua bisa dilakukan secara online, resmi, gratis, dan mudah . Artikel ini akan membahas secara lengkap bagaimana cara mengecek status penerima PKH maupun PIP tahun 2025 melalui situs resmi pemerintah maupun aplikasi Cek Bansos . Apa Itu PKH dan PIP? 1. Program Keluarga Harapan (PKH) PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin atau rentan miskin. Bantuan diberikan dalam bentuk u...
Read more »

Pink Beach NTT Dinobatkan Sebagai Pantai Terindah di Dunia 2025

-
Pink Beach  Pantai Merah Muda atau Pink Beach yang berada di kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), resmi dinobatkan sebagai pantai terindah di dunia tahun 2025. Pengakuan bergengsi ini diberikan oleh perusahaan perjalanan wisata asal Britania Raya, Explore Worldwide , dan dilansir oleh majalah Forbes pada Jumat (15/8/2025). Keindahan Pink Beach sukses menempatkan Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, sebagai salah satu pusat destinasi wisata bahari kelas dunia. Pink Beach berhasil menempati posisi pertama dari daftar 13 pantai paling indah di dunia versi 2025. Posisi kedua ditempati oleh Le Morne di Mauritius, disusul Boulders Beach di Afrika Selatan pada urutan ketiga. Masuknya Pink Beach di peringkat pertama menjadi kebanggaan tersendiri, mengingat kompetisi ini diikuti destinasi pantai dari berbagai belahan dunia dengan pesona unik masing-masing. Pesona Pasir Merah Muda yang Langka Keunikan Pink Beach terletak pada hampara...
Read more »