Bjorka Kembali Beraksi! Setelah Retas Data Polri, Kini Klaim 128 Juta Data SIM Card Bocor

Jakarta – Dunia maya Indonesia kembali geger. Nama Bjorka, sosok yang dikenal luas sebagai peretas paling misterius di Indonesia, kembali muncul ke permukaan. Setelah sebelumnya dikaitkan dengan kebocoran data milik Polri, kini ia mengaku memiliki dan membocorkan 128.293.821 data registrasi kartu SIM warga Indonesia.

Unggahan tersebut menampilkan file berformat .SQL yang berisi NIK, nomor telepon, nama operator, dan tanggal registrasi. Jika klaim itu benar, maka kebocoran ini menjadi salah satu insiden data terbesar dalam sejarah digital Indonesia.

Kilasan Kasus Sebelumnya: Retas Data Polri

Sebelum kasus SIM Card ini mencuat, Bjorka sempat menjadi sorotan besar karena meretas sistem Polri.

Dalam aksinya, ia membocorkan data internal personel kepolisian, termasuk nama, pangkat, NRP, jabatan, serta informasi kontak pribadi. Aksi itu ia lakukan setelah muncul akun lain yang disebut “Bjorka palsu” yang mengaku-ngaku sebagai dirinya di media sosial.

Merasa reputasinya dipertaruhkan, Bjorka yang asli kemudian membalas dengan peretasan besar sebagai bentuk pembuktian. Ia menulis bahwa tindakan itu bukan sekadar serangan, melainkan peringatan bagi institusi negara agar lebih serius menjaga keamanan data publik.

Insiden itu membuat Mabes Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan investigasi menyeluruh. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai bagaimana data tersebut bisa diretas dan dari mana kebocorannya terjadi.

Baca Juga :

Sidak Mengejutkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Pajak: Temuan Pegawai Olahraga Saat Jam Kerja

Kumpulan cerita dan informasi seputar Travel

Gelombang Baru: 128 Juta Data SIM Card Bocor

Beberapa pekan setelah kasus Polri, muncul unggahan baru di forum gelap (dark web) yang kembali menggunakan identitas Bjorka.

Dalam unggahan tersebut, sang hacker mengaku memiliki database berisi lebih dari 128 juta data registrasi SIM Card warga Indonesia.

File itu disebut berformat .SQL dan berisi informasi sensitif seperti:

• Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• Nomor telepon pengguna
• Operator penyedia layanan
• Tanggal registrasi SIM Card
• Nomor seri kartu (ICCID)

Bocoran ini menjadi isu besar karena berpotensi menimpa hampir seluruh pengguna telepon seluler di Indonesia.

Respon Awal dari Publik dan Pakar Siber

Lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) menyebut kasus ini sangat berbahaya.

Data SIM Card bersifat highly personal, karena mengandung NIK dan nomor ponsel yang sering digunakan untuk otentikasi berbagai layanan digital seperti perbankan, e-commerce, dan aplikasi pemerintah.

Menurut CISSReC, jika data ini benar bocor, maka pelaku kejahatan siber bisa dengan mudah melakukan phishing, pencurian akun, penipuan OTP, dan penyalahgunaan identitas digital.

Beberapa pakar juga menilai bahwa pola peretasan Bjorka kali ini menunjukkan bahwa infrastruktur data nasional masih rentan, terutama pada sistem yang dikelola oleh berbagai lembaga dan operator yang saling terhubung namun kurang koordinasi keamanan.

Belum Ada Klarifikasi Resmi dari Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kebenaran data tersebut.

Pihak operator seluler pun masih melakukan audit internal dan belum bisa memastikan apakah data yang beredar benar berasal dari sistem mereka.

Namun, publik sudah lebih dulu bereaksi. Di media sosial, nama Bjorka kembali menjadi trending topic. Banyak pengguna internet menganggap kejadian ini sebagai “peringatan keras” bagi pemerintah agar memperkuat keamanan data digital nasional.

Bjorka: Antara Hacker, Aktivis, dan Peringatan Digital

Sosok Bjorka memang penuh kontroversi. Di satu sisi, ia dianggap sebagai penjahat siber yang berbahaya. Namun di sisi lain, banyak yang melihat tindakannya sebagai pesan politik dan sosial — semacam kritik keras terhadap lemahnya keamanan data di Indonesia.

Dalam beberapa unggahannya di forum, Bjorka sering menulis bahwa “data pribadi warga seharusnya tidak menjadi komoditas.”

Ia mengaku kecewa karena menurutnya, kebocoran demi kebocoran selalu direspons dengan alasan klasik tanpa ada langkah nyata perbaikan sistem.

Dari kasus Polri hingga data SIM Card, pesan yang tersirat tetap sama: Indonesia belum siap menghadapi era keamanan digital global.

Mengapa Data SIM Card Sangat Berharga

Data registrasi SIM tidak sekadar daftar nomor ponsel. Di dalamnya tersimpan identitas dasar yang dapat digunakan untuk menghubungkan banyak layanan digital.

Bayangkan, satu kombinasi NIK + nomor telepon bisa membuka akses ke:

• Rekening bank (melalui verifikasi SMS atau OTP)
• Aplikasi keuangan dan pinjaman online
• Sistem pelayanan publik berbasis NIK
• Akun media sosial yang menggunakan nomor HP sebagai login

Jika data semacam itu bocor, maka risikonya sangat besar.

Mulai dari penipuan digital, pengambilalihan akun pribadi, hingga pemalsuan identitas yang bisa digunakan untuk kejahatan keuangan.

Kronologi Kebocoran Data Bjorka (2022–2025)

Sejak 2022, nama Bjorka telah dikaitkan dengan berbagai kebocoran besar:

1. Data Registrasi SIM (1,3 Miliar Record) – Forum breach 2022.

2. Data MyPertamina dan KPU – Dugaan kebocoran informasi publik.

3. Data Polri (2025) – Rilis data personel, kontak, dan jabatan.

4. Data SIM Card (2025) – Klaim 128 juta data baru.

Pola ini menunjukkan bahwa meski pemerintah dan lembaga keamanan telah memperkuat sistem, ancaman siber tetap muncul dari celah kecil yang belum tertutup.

Mengapa Indonesia Rentan Terhadap Peretasan

Pakar menilai ada beberapa faktor utama mengapa kebocoran data di Indonesia sering terjadi:

• Sistem penyimpanan data terpecah di berbagai lembaga tanpa integrasi keamanan.
• Kurangnya tenaga ahli keamanan digital di instansi pemerintah dan BUMN.
• Minimnya audit keamanan dan enkripsi data tingkat tinggi.
• Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi.

Padahal, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Namun penegakan dan mekanisme tanggap darurat kebocoran masih belum berjalan efektif.

Langkah Perlindungan untuk Masyarakat

Sebagai pengguna layanan digital, kita juga perlu ikut berperan aktif melindungi diri sendiri:

1. Aktifkan verifikasi dua langkah (2FA) menggunakan aplikasi autentikator.

2. Ganti password secara rutin dan gunakan kombinasi unik.

3. Hindari memberikan kode OTP kepada siapa pun.

4. Gunakan PIN tambahan pada akun operator telekomunikasi.

5. Waspadai pesan atau link mencurigakan yang meminta data pribadi.

6. Jangan pernah unggah foto KTP atau KK di media sosial.

Membangun Keamanan Siber Nasional yang Kuat

Kasus Bjorka seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat reformasi keamanan data nasional.

Beberapa hal mendesak yang perlu dilakukan pemerintah antara lain:

• Membangun pusat keamanan siber terpadu lintas lembaga.
• Mewajibkan audit keamanan tahunan bagi semua operator data besar.
• Menetapkan sanksi tegas terhadap penyelenggara yang lalai menjaga data publik.
• Melibatkan pakar independen dan komunitas siber dalam perumusan kebijakan.
• Mendidik masyarakat agar sadar digital sejak dini.

Perlindungan data bukan hanya urusan teknologi, tetapi juga urusan martabat bangsa.

Ketika data warga mudah dicuri, maka kedaulatan digital ikut terancam.

Dari peretasan data Polri hingga dugaan bocornya 128 juta data SIM Card, nama Bjorka seolah menjadi cermin bagi realitas keamanan siber Indonesia.

Setiap aksinya, suka tidak suka, mengingatkan kita bahwa data pribadi bukan sekadar angka di server melainkan identitas, privasi, dan keselamatan digital.

Kita tidak bisa terus menunggu kejadian serupa untuk sadar.

Karena di dunia digital hari ini, yang paling berharga bukan sekadar harta tetapi data.