Beranda › Lapor Pak Purbaya Resmi Aktif: Terobosan Aduan Pajak & Bea Cukai Via WhatsApp

Lapor Pak Purbaya Resmi Aktif: Terobosan Aduan Pajak & Bea Cukai Via WhatsApp

-

Langkah Nyata Menuju Pemerintahan Bersih

Pemerintah Indonesia terus berbenah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kini, masyarakat memiliki akses langsung untuk melaporkan penyimpangan di sektor pajak dan bea cukai melalui kanal aduan terbaru “Lapor Pak Purbaya”.

Program ini diluncurkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai upaya memperkuat transparansi, integritas, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Melalui langkah ini, masyarakat tak lagi perlu takut melapor. Semua laporan dijamin kerahasiaannya dan akan ditindaklanjuti langsung oleh tim profesional Kemenkeu.

Latar Belakang dan Tujuan Program

Pelayanan publik di sektor pajak dan bea cukai selama ini kerap menghadapi tantangan berupa keluhan masyarakat, dugaan pungutan liar, dan penyalahgunaan wewenang. Melalui kanal WhatsApp resmi “Lapor Pak Purbaya”, pemerintah menghadirkan jalur cepat dan mudah untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.

Nomor WhatsApp resmi yang digunakan adalah:
📲 0822-4040-6600

Tujuan utama dari program ini adalah:

  1. Memperkuat sistem pengawasan publik terhadap aparatur pajak dan bea cukai.
  2. Memotong jalur birokrasi yang panjang dalam proses pelaporan.
  3. Menumbuhkan budaya berani melapor di tengah masyarakat.
  4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara.
  5. Mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas.

Baca juga: 

Komitmen Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya soal kebijakan, tetapi tindakan nyata.

Ia menginginkan agar seluruh jajarannya bekerja dengan jujur, terbuka, dan profesional.

Dalam pernyataannya, Purbaya menegaskan:

“Kami ingin masyarakat tidak takut melapor. Semua laporan akan kami tindaklanjuti, dan identitas pelapor dijamin rahasia.”

Langkah ini menjadi simbol komitmen baru pemerintah untuk menciptakan budaya anti korupsi di sektor pelayanan publik, khususnya di bidang pajak dan bea cukai, yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan negara.

Mekanisme Lapor Pak Purbaya

Sistem pelaporan dirancang sederhana agar mudah diakses oleh masyarakat luas.
Berikut alur singkatnya:

1. Kirim Laporan ke Nomor WhatsApp

Masyarakat cukup mengirim pesan ke 0822-4040-6600 dengan menyertakan:

  • Nama (boleh anonim)
  • Instansi dan lokasi kejadian
  • Kronologi singkat peristiwa
  • Bukti foto, video, atau dokumen jika ada

2.Proses Verifikasi

Tim Kemenkeu akan memeriksa kebenaran laporan, memverifikasi data, dan mengelompokkan aduan berdasarkan urgensi.

3. Tindak Lanjut

Laporan yang valid akan diteruskan ke unit terkait untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum dan disiplin ASN.

4. Umpan Balik kepada Pelapor

Jika pelapor mencantumkan kontak, tim dapat memberikan update status laporan (diterima, diproses, selesai).

5. Jaminan Kerahasiaan

Setiap identitas pelapor akan dijaga penuh, termasuk isi laporan yang bersifat sensitif.

Reformasi Birokrasi dan Dampaknya bagi Pelayanan Publik

Kanal Lapor Pak Purbaya bukan sekadar inovasi digital, melainkan bagian dari gerakan besar reformasi birokrasi nasional.
Melalui sistem ini, Kemenkeu berupaya menghapus citra negatif yang selama ini melekat pada institusi pajak dan bea cukai.

Beberapa dampak positif yang diharapkan:

  • Menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pelayanan keuangan negara.
  • Mengurangi praktik pungli dan penyalahgunaan jabatan.
  • Meningkatkan efisiensi kerja ASN karena adanya pengawasan langsung dari publik.
  • Mendorong budaya kerja bersih dan terbuka.

Latar Sosok Purbaya Yudhi Sadewa: Pemimpin Reformis di Bidang Keuangan

Sebagai tokoh akademisi dan ekonom senior, Purbaya dikenal visioner dan berani mengambil langkah tegas.
Sebelum menjadi Menteri Keuangan, ia telah berpengalaman memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan dikenal memiliki integritas tinggi.

Dalam kepemimpinannya, Purbaya berkomitmen menjalankan kebijakan fiskal yang berkeadilan, mempercepat penyerapan anggaran, serta menekan potensi kebocoran uang negara.
“Lapor Pak Purbaya” adalah bentuk nyata dari visi itu: menjadikan pengawasan publik sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan bersih dan transparan.

Hubungan Program Ini dengan Reformasi Pajak Nasional

Sektor pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Namun, masih ada tantangan berupa kebocoran penerimaan dan penyimpangan di lapangan.
Dengan adanya kanal aduan langsung, Kemenkeu berharap:

  1. Setiap keluhan wajib pajak bisa segera ditangani.
  2. Aparat pajak dan bea cukai akan bekerja lebih hati-hati dan profesional.
  3. Tumbuh budaya pengawasan partisipatif masyarakat.

Program ini juga mendukung kebijakan nasional untuk memperkuat transparansi fiskal dan akuntabilitas keuangan publik.

Prinsip Dasar Lapor Pak Purbaya

Terdapat empat prinsip utama yang menjadi landasan program ini:

  1. Keterbukaan – Setiap laporan diterima tanpa diskriminasi.
  2. Integritas – Penanganan laporan dilakukan secara profesional dan beretika.
  3. Perlindungan Pelapor – Identitas pelapor dilindungi dengan mekanisme keamanan digital.
  4. Tindak Lanjut Nyata – Setiap laporan tidak berhenti di meja admin, tetapi diteruskan hingga ada keputusan.

Tantangan dan Harapan

Setiap kebijakan baru pasti menghadapi tantangan. Salah satunya adalah risiko penyalahgunaan laporan atau laporan palsu.
Namun, Kemenkeu telah menyiapkan sistem verifikasi ketat untuk meminimalisir hal tersebut.

Harapan terbesar dari program ini adalah:

  • Masyarakat menjadi lebih aktif dalam mengawasi pelayanan publik.
  • Aparatur pemerintah semakin berdisiplin dan bertanggung jawab.
  • Layanan publik bebas dari praktik kecurangan dan kolusi.

Dampak Jangka Panjang bagi Pemerintahan

Jika dijalankan konsisten, program ini akan memberi dampak sistemik bagi tata kelola pemerintahan, antara lain:

  • Terbangunnya sistem pelaporan nasional berbasis digital.
  • Terbentuknya data nasional pelanggaran aparatur.
  • Terciptanya sistem reward & punishment yang adil.
  • Menjadi model nasional bagi lembaga lain.

Masyarakat Didorong Aktif Melapor

Pemerintah mendorong masyarakat agar tidak takut bersuara.
Melaporkan penyimpangan bukan tindakan melawan, melainkan wujud cinta pada bangsa dan keadilan.

Setiap warga negara memiliki peran dalam mengawasi pelayanan publik.
Dengan melapor, masyarakat turut menjaga uang negara, memperbaiki sistem, dan memastikan keadilan berjalan.

Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik

Program “Lapor Pak Purbaya” juga menandai era baru digitalisasi pengawasan publik.
WhatsApp dipilih karena aksesnya mudah, cepat, dan familiar bagi masyarakat.

Transformasi ini sejalan dengan program Smart Governance yang dicanangkan pemerintah, di mana teknologi digunakan untuk memotong birokrasi dan memperkuat kecepatan pelayanan.

Kolaborasi dan Transparansi

Kemenkeu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dengan aparat penegak hukum, inspektorat, serta lembaga pengawas lainnya agar tindak lanjut laporan benar-benar efektif.
Keterbukaan data dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci utama keberhasilan.

Mengubah Budaya Diam Menjadi Berani Bicara

Selama bertahun-tahun, banyak masyarakat enggan melapor karena takut, merasa tidak didengar, atau pesimis akan hasilnya.
Melalui “Lapor Pak Purbaya,” budaya itu diubah menjadi budaya berani bicara.

Pemerintah ingin agar setiap suara warga memiliki kekuatan hukum dan moral untuk memperbaiki negeri.

Satu Pesan untuk Indonesia

“Lapor Pak Purbaya” bukan sekadar program aduan, tetapi gerakan moral nasional untuk menghapus praktik curang di sektor keuangan negara.
Inisiatif ini menunjukkan bahwa transparansi bukan lagi wacana, melainkan komitmen nyata.

Kini, masyarakat memiliki alat untuk berperan aktif mengawasi birokrasi.

Langkah kecil berupa satu pesan WhatsApp bisa menjadi awal perubahan besar menuju Indonesia yang jujur, bersih, dan berintegritas.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengenal Inosentius Samsul: 35 Tahun di DPR Hingga Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi

-
Inosentius Samsul  calon hakim Mahkamah Konstitusi Profil Inosentius Samsul, Calon Hakim Mahkamah Konstitusi dari DPR Nama Inosentius Samsul tengah menjadi perhatian publik setelah resmi disetujui Komisi III DPR RI sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR. Ia akan menggantikan Arief Hidayat, hakim konstitusi yang akan memasuki masa pensiun pada Februari 2026. Proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap dirinya digelar di ruang rapat Komisi III DPR RI pada Rabu, 20 Agustus 2025. Dari hasil rapat pleno, Komisi III DPR sepakat mengusulkan Inosentius Samsul sebagai calon tunggal hakim MK dari DPR. Keputusan tersebut akan segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan secara resmi. Dukungan penuh anggota Komisi III menunjukkan bahwa sosok Inosentius dinilai layak mengemban amanah baru sebagai penjaga konstitusi. Visi dan Misi Inosentius Samsul Dalam penyampaiannya di hadapan anggota DPR, Inosentius menegaskan bahwa dirinya ingin memastik...
Read more »

PPPK Paruh Waktu Diangkat Menjadi Penuh Waktu: Desakan DPR dan DPD RI ke Pemerintah untuk Segera Bertindak

-
Isu pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu tengah menjadi sorotan publik. Desakan datang tidak hanya dari kalangan tenaga honorer dan organisasi guru, tetapi juga dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI serta sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka menilai, status paruh waktu yang diberlakukan bagi sebagian tenaga honorer di daerah telah menimbulkan ketimpangan dan ketidakpastian karier bagi aparatur yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintahan. Menurut laporan JPNN Jateng, Anggota Komite III DPD RI Abdul Kholik mendesak pemerintah pusat agar tidak berlama-lama dalam menetapkan kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Ia menyebut, tenaga honorer yang sudah bekerja selama bertahun-tahun seharusnya mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan yang layak. “Banyak dari mereka yang sudah bekerja puluhan tahun. Mereka bukan pekerja sementara, melainkan bagian dari roda pemerintahan. Pemerintah seh...
Read more »

Permata Tersembunyi di Manggarai Barat: Menjelajahi Air Terjun Cunca Polo

-
  foto : atha bheo chane l Air Terjun Cunca Polo, salah satu air terjun yang berada di Kabupaten Manggarai Barat dan masih jarang di kujungi oleh wisatawan, Jika sedang berwisata ke Nusa Tenggara Timur Terutama di Kawasan Manggarai Barat Cunca Polo bisa menjadi spot wisata yang anda bisa Kujungi. Air Terjun cunca polo memiliki aliran air yang jernih dan besih, bisa untuk berenang dan aktifitas lainnya air tejun ini dikelilingi tebing batu. Daya Tarik Air Terjun Cunca Polo Air terjun cunca polo memiliki keindahan yang eksotis, berada di Tengah banyak pepohonan dengan udara yang sejuk menyapa para pengunjung yang ingin berwisata. Air terjun cunca Polo memiliki ketinggia kurang lebih 40 meter yang dibagi dalam tiga susunan air terjun sehingga terlihat seperti aliran air pada anak tangga, anda juga bisa berenang diatas ketinggian pada kolam alam yang berada pada ketinggian pada susunan ai terjun yang pertama dan anda bisa merasakan sensasi tersendiri. Air Terjun Cunca Polo memiliki tig...
Read more »

Cara Cek PKH dan PIP 2025 Lewat HP: Panduan Lengkap, Mudah, dan Resmi

-
  Cara Cek PKH dan PIP 2025 Lewat HP: Panduan Lengkap, Mudah, dan Resmi Bantuan sosial dari pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu bentuk dukungan negara untuk masyarakat yang membutuhkan. PKH ditujukan untuk keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu, sementara PIP ditujukan untuk siswa agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Kabar baiknya, sekarang masyarakat bisa mengecek status penerima PKH dan PIP langsung dari HP . Tidak perlu lagi repot datang ke kantor desa, sekolah, atau dinas terkait. Semua bisa dilakukan secara online, resmi, gratis, dan mudah . Artikel ini akan membahas secara lengkap bagaimana cara mengecek status penerima PKH maupun PIP tahun 2025 melalui situs resmi pemerintah maupun aplikasi Cek Bansos . Apa Itu PKH dan PIP? 1. Program Keluarga Harapan (PKH) PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin atau rentan miskin. Bantuan diberikan dalam bentuk u...
Read more »

Tenaga Kerja Asal Bajawa Diduga Disiksa di Sebuah Yayasan di Bogor, Dibebaskan NTT Bogor Raya

-
Tenaga Kerja Asal Bajawa Diduga Disiksa di Sebuah Yayasan di Bogor Bogor – Seorang perempuan asal Flores , Bajawa yang bekerja di Yayasan Panti Wredha Salam Sejahtera , Kecamatan Bogor Utara , Kota Bogor , Jawa Barat , diduga mengalami tindak kekerasan dari pihak yayasan. Dalam komentar yang ditulis akun Instagram @joylexi12_ pada sebuah video unggahan @sa.floress, dijelaskan bahwa korban awalnya terlibat masalah sepele. Namun, pihak bos yayasan bersama security justru bertindak berlebihan. Korban dipukul di bagian pelipis hingga matanya bengkak dan memar. Ia juga dipaksa melakukan skot jump hingga 300 kali sampai kakinya pincang. Masih menurut komentar tersebut, korban kemudian disekap di kamar kosong, dipisahkan dari yang lain, bahkan HP dan KTP miliknya ikut disita. Informasi mengenai kondisi korban diketahui dari seorang teman yang melaporkan bahwa korban diperlakukan layaknya binatang. Unggahan video di akun @sa.floress ikut memperkuat kabar ini. Dalam video tersebut ditampil...
Read more »